Pacu Pembangunan Huntap, Satgas PRR Percepat Validasi Data Penyintas

Jakarta -

Proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) terus bergerak menuju tahap nan lebih permanen. Pemerintah sekarang memfokuskan percepatan pembangunan kediaman tetap (huntap) sebagai prioritas utama rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.

Pembangunan huntap menjadi bagian krusial dari upaya menghadirkan kembali kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan secara berkelanjutan.

Melalui sinergi nan dikoordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, pembangunan huntap terus dipacu di beragam wilayah terdampak.

Berdasarkan info Satgas PRR hingga pertengahan Juni 2026, pembangunan huntap di wilayah terdampak telah menunjukkan kemajuan.

Dari total rencana 39.217 unit huntap di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sebanyak 1.091 unit saat ini dalam proses pembangunan dan 406 unit telah selesai dibangun.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntap terbesar, ialah mencapai 28.910 unit. Dari jumlah tersebut, 722 unit saat ini dalam proses pembangunan dan 157 unit telah selesai.

Sementara di Sumut, dari sasaran 7.483 unit, sebanyak 312 unit sedang dibangun dan 227 unit telah selesai. Adapun di Sumbar, pembangunan 57 unit huntap telah melangkah dari total kebutuhan 2.824 unit.

Perkembangan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Pidie Jaya. Setelah pembangunan huntara rampung dan seluruh unit nan tersedia telah difungsikan, pemerintah wilayah (pemda) sekarang memusatkan perhatian pada penyelesaian tahapan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak banjir.

Kepala BPBD Pidie Jaya Okta Handipa mengatakan proses verifikasi dan pemutakhiran info calon penerima huntap saat ini tetap berjalan untuk memastikan pembangunan dilakukan sesuai pilihan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Okta, sebagian penduduk tetap melakukan penyesuaian antara skema huntap in-situ dan komunal sehingga diperlukan pengesahan info sebelum pembangunan dilaksanakan.

"Huntap sedang verifikasi kembali data. Data masyarakat sebenarnya sudah ada, tetapi tetap ada penduduk nan mau beranjak dari skema in-situ ke terpusat (komunal) maupun sebaliknya," jelas Okta, dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).

Okta menambahkan proses finalisasi info telah selesai dilakukan dan saat ini pemerintah wilayah sedang menyiapkan surat keputusan (SK) terbaru sebagai dasar pengajuan pembangunan kepada Satgas PRR.

Sebagai bagian dari persiapan, pembangunan huntap percontohan telah dilakukan di Kecamatan Meurah Dua, Meureudu, dan Pantee Raja. Model tersebut menjadi langkah awal sebelum pembangunan huntap dalam jumlah nan lebih besar direalisasikan.

Satgas PRR juga terus mengawal percepatan pembangunan huntap berbareng seluruh pemangku kepentingan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi melangkah sesuai tahapan.

(anl/ega)