OJK Umumkan Pejabat Baru Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Jakarta -

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi resmi melantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), Rabu (19/8/2026).

Langkah ini sejalan dengan petunjuk Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Harapan negara sangat besar bakal suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan angan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini nan bakal menjawab banyak hal, terutama mengenai praktik transfer pricing dan under-invoicing nan sangat merugikan bangsa Indonesia," ujar wanita nan biasa disapa Kiki ini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2026).

Kiki menjelaskan Indonesia adalah salah satu produsen utama beragam mineral dan komoditas strategis. Namun menurutnya, beragam komoditas strategis itu belum dimanfaatkan secara optimal lantaran pembentukan nilai sejumlah komoditas belum berjalan di dalam negeri.

BMKS diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan sekaligus mendorong terbentuknya nilai nan lebih transparan. Dengan begitu, Indonesia dapat mengoptimalkan nilai tambah nan dihasilkan dari aktivitas tersebut.

Mandat OJK untuk mengatur dan mengawasi BMKS juga menjadi salah satu perihal nan disoroti Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026. Kiki menilai perihal tersebut mencerminkan tingginya angan pemerintah kepada OJK untuk memastikan penyelenggaraan BMKS melangkah optimal dan bisa memberikan hasil sesuai mandat nan telah diberikan.

"Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil nan optimal sesuai dengan mandat nan diberikan kepada OJK," terang Kiki Friderica.

Penetapan Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS menjadi salah satu langkah awal OJK untuk membangun kerangka regulasi, pengawasan, serta pengembangan ekosistem BMKS.

Kehadiran kegunaan ini diharapkan dapat memastikan perdagangan mineral dan komoditas strategis melangkah secara tertib, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat penerapan manajemen akibat dan tata kelola.

(hns/hns)