Nobar Film Pesta Babi Juga Dibubarkan di Ternate, Ini Penjelasan Dandim

Ternate - Aparat TNI membubarkan nonton bareng (nobar) movie dokumenter berjudul Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara. Pihak TNI menilai movie itu mendapat banyak penolakan lantaran berkarakter provokatif.

"Kami memonitor aktivitas ini. Kemudian keberadaan aktivitas ini, kami memandang di media sosial, banyaknya penolakan bakal aktivitas movie ini, lantaran banyak nan menilai ini berkarakter provokatif dari judulnya," ujar Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi kepada wartawan, dilansir detikSulsel, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan nobar nan disertai obrolan itu digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara berbareng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5) pukul 20.00 WIT. Jani menyebut penilaian negatif terhadap isi movie datang dari masyarakat.

"Ini bukan pendapat pribadi saya. Tapi jika tidak percaya, bakal saya tunjukkan, banyak nan sifat provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial," ujarnya.

Jani kemudian meminta aktivitas nobar tersebut tidak dilanjutkan, lantaran rumor SARA di Maluku Utara sangat sensitif dan mudah dipolitisir. Ia kemudian mempersilakan pihak penyelenggara melanjutkan aktivitas obrolan seperti nan sudah diagendakan.

"Berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup itu perihal nan positif, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk aktivitas (nobar) saya minta tolong dihentikan, agar tidak dijadikan bahan (untuk) dipolitisir kemudian hari," tuturnya.

Menurutnya, pengaruh dari pemutaran movie bisa terjadi beberapa hari ke depan. Jani kemudian membujuk pihak penyelenggara untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate.

"Mari kita saling bekerja sama, mari kita saling menghargai, kami selaku abdi negara punya tanggung jawab dalam rangka menjaga keamanan maupun kondusif wilayah nan menjadi tanggung jawab kami," imbuh Jani.

Sementara itu, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar mengecam tindakan TNI tersebut. Menurutnya, aktivitas ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta kewenangan penduduk untuk memperoleh info sebagaimana dijamin konstitusi.

"Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi corak nyata intimidasi terhadap ruang kerakyatan dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak semestinya menjadi pihak nan menentukan karya apa nan boleh alias tidak boleh ditonton masyarakat," tegas Yunita.

Ia menyebut kehadiran abdi negara sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, kata dia, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.

Yunita juga menilai argumen potensi bentrok nan disampaikan abdi negara tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan. Karena menurutnya, aktivitas ini berjalan tenteram dan tidak mengandung unsur provokasi.

Baca selengkapnya di sini (idh/imk)