Ngaku Ditelepon JK, Ahmad Ali PSI Siap Tengahi Laporan GAMKI

2 bulan yang lalu

Solo, CNN Indonesia --

Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengaku siap menjadi penengah terkait laporan kasus dugaan penistaan agama terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

Kasus tersebut dilaporkan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat ke Polda Metro Jaya, belum lama ini.

Ahmad Ali mengatakan JK sempat menghubunginya mengenai laporan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin Pak Jusuf Kalla menelepon saya untuk kemudian insyaallah dalam waktu dekat kami bakal melakukan pertemuan mediasi," kata Ahmad Ali usai menemui Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/4).

Ahmad Ali mengaku mempunyai kedekatan dengan JK dan Sahat. Ia dan JK sama-sama menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia. Sementara Sahat adalah salah satu pengurus PSI.

"Mas Sahat sebagai Ketua Bidang Politik di PSI," kata dia.

"Sahal adik saya, Pak JK adalah kakak saya. Insyaallah saya bakal berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mempertemukan ini, untuk memediasi ini sehingga kemudian keriuhan ini bisa selesai," kata dia.

Mantan kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengatakan mediasi diharapkan dapat meredam polemik nan timbul akibat kasus tersebut.

"Kalau ada pihak nan keliru bisa minta maaf sehingga kemudian perselisihan-perselisihan, kesalahpahaman-kesalahpahaman ini tidak digoreng-goreng terus," kata dia.

"Energi bangsa terkuras hanya untuk mengurusi hal-hal nan remeh-remeh seperti itu," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan PSI sama sekali tidak ikut kombinasi dalam laporan Sahat tersebut. Sahat melaporkan JK sebagai Ketua GAMKI, bukan kader PSI.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep apalagi sempat mengimbau kader-kader PSI untuk mengabaikan pernyataan JK nan dilontarkan beberapa bulan nan lampau tersebut.

"Senin itu saya pimpin rapat berbareng Ketua Umum untuk mengingatkan untuk jangan (merespon pernyataan JK)," kata dia.

Meski demikian, dia tetap menghormati sikap GAMKI nan memilih untuk melaporkan JK ke Polda Metro Jaya. Menurutnya, GAMKI berkuasa memperkarakan pernyataan JK secara hukum.

"Di sisi lain kita juga kudu menghargai bahwa sebelum ada PSI, organisasi-organisasi itu sudah ada. Sehingga kewenangan pribadi mereka juga kita kudu hargai," kata dia.

(syd/gil)

Add