Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah negara bagian Bengal Barat, India, menggencarkan operasi besar-besaran terhadap migran Bangladesh tanpa dokumen. Dalam dua pekan terakhir, ribuan orang diamankan, ditempatkan di pusat penahanan, hingga dideportasi ke Bangladesh.
Ketua Menteri Bengal Barat Suvendu Adhikari mengatakan nyaris 5.000 penduduk Bangladesh telah dideportasi sejak kebijakan "deteksi, penghapusan, dan deportasi" nan diluncurkan pemerintahan baru Partai Bharatiya Janata (BJP) dimulai. Pemerintah wilayah juga membangun pusat-pusat penahanan di seluruh distrik untuk menampung para migran sebelum dipulangkan.
"Sebanyak 4.800 penyelundup Bangladesh telah dideportasi sejauh ini. Sebanyak 836 orang lainnya saat ini berada di pusat penahanan dan kami sedang mengatur deportasi mereka sesegera mungkin," kata Adhikari kepada wartawan di Kolkata, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (11/6/2026).
Kebijakan itu memicu perhatian luas lantaran pemerintah Bengal Barat menegaskan operasi deportasi menyasar penduduk Bangladesh Muslim nan tinggal secara terlarangan di India. Langkah tersebut sekaligus menimbulkan kekhawatiran mengenai meningkatnya ketegangan kepercayaan di negara bagian nan sekitar 27% penduduknya berakidah Islam.
India dan Bangladesh berbagi perbatasan sepanjang 4.096 kilometer, salah satu nan terpanjang di dunia. Selama puluhan tahun, migrasi lintas pemisah menjadi kejadian umum lantaran kedekatan budaya, bahasa, dan kesempatan ekonomi nan lebih baik di India.
Salah satu migran nan terdampak adalah Raisul Islam, penduduk Bangladesh nan datang ke India berbareng keluarganya dua tahun lalu. Ia mengaku memutuskan menetap di Kolkata setelah mendapatkan pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi dibandingkan di negara asalnya.
"Kami datang ke sini untuk mengobati istri saya, tetapi kemudian memilih tinggal lantaran pekerjaan lebih mudah didapat. Namun sekarang kami memutuskan menyerahkan diri lantaran takut mengalami pelecehan dari penduduk setempat maupun polisi," ujarnya kepada Al Jazeera.
Islam mengaku bayar nyaris US$250 alias sekitar Rp4,52 juta kepada makelar untuk membantu keluarganya menyeberang ke India. Di Kolkata, dia dan istrinya bekerja sebagai pekerja gedung dengan penghasilan sekitar US$10 (Rp180.950) per hari.
Cerita serupa disampaikan Mirazul Ghazi nan telah tinggal di India selama lima tahun. Bersama istrinya, dia bekerja di sektor bangunan dengan pendapatan sekitar US$12 (Rp217.140) per hari sebelum akhirnya memilih kembali ke Bangladesh lantaran cemas menjadi sasaran kekerasan.
Menurut abdi negara kepolisian di pos perbatasan Hakimpur, sekitar 250 hingga 300 migran tanpa arsip tiba setiap hari untuk menjalani proses verifikasi identitas dan pencatatan biometrik sebelum dipulangkan.
Operasi deportasi tersebut turut memperburuk hubungan diplomatik antara India dan Bangladesh. Pemerintah Bangladesh meminta New Delhi mengikuti prosedur resmi verifikasi kebangsaan sebelum memulangkan para migran dan memperingatkan bahwa langkah sepihak dapat memengaruhi hubungan kedua negara.
Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal menegaskan seluruh penduduk asing nan berada di India secara terlarangan bakal diproses sesuai norma nan berlaku. Ia mengatakan India telah menyerahkan info ribuan penduduk Bangladesh nan diduga tinggal secara terlarangan kepada Dhaka untuk diverifikasi.
Sementara itu, golongan kewenangan asasi manusia mengecam kebijakan tersebut. Direktur Asia Human Rights Watch Elaine Pearson menilai para migran kudu mendapatkan akses support norma agar tidak terjadi deportasi nan keliru, termasuk terhadap penduduk negara India nan berpotensi salah identifikasi.
Selain memicu perdebatan soal migrasi ilegal, kebijakan ini juga memperdalam ketegangan kepercayaan di India. Sejumlah aktivis menilai penindakan nan kebanyakan menyasar migran Muslim Bangladesh berisiko memperkuat sentimen sektarian di tengah hubungan India-Bangladesh nan sedang menghadapi tekanan baru.
(luc/luc)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·