Natalius Pigai: Sertifikat HAM Jadi Syarat Naik Jabatan bagi Calon Pemimpin

Menteri HAM Natalius Pigai(MI/Bayu Anggoro)

CALON pejabat publik kudu mempunyai rekam jejak nan baik mengenai pedlindungan kewenangan azasi manusia (HAM). Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan setiap pejabat publik dan aparatur negara mempunyai keberpihakan nan kuat terhadap perlindungan HAM.

Ia menjelaskan, salah satu langkah nan disiapkan adalah mewajibkan kepemilikan sertifikat HAM sebagai salah satu syarat promosi kedudukan struktural. Menurutnya, persyaratan ini diberlakukan secara selektif bagi pejabat di setiap tingkatan, hingga jejeran TNI/Polri nan bakal menduduki posisi kepemimpinan.

​"Itu penilaian untuk naik jabatan," katanya di Bandung, Selasa (28/7). Menurutnya pun, para calon kepala wilayah tidak terlepas dari patokan ini.

"Misalnya saya mau jadi bupati alias wali kota Bandung, syaratnya adalah pendidikan minimal S1 gitu. Nanti di situ di dalam selain pendidikan minimal S1 adalah mempunyai sertifikat HAM. Jadi itu hanya syarat untuk kedudukan promosi menjadi pimpinan," katanya.

​Ia menekankan kebijakan mewajibkan sertifikat HAM ini sangat penting. Dengan mempunyai sertifikasi tersebut, para pejabat ketua diharapkan mempunyai tingkat kesadaran, kepekaan, serta kewaspadaan nan tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan.

​"Karena dengan adanya sertifikat HAM itu, dia eling dan waspada. Sehingga hakul percaya dia bakal memimpin wilayah itu dengan baik. Rakyat bakal kondusif gitu," tambahnya.

Melalui kepemimpinan nan berperspektif HAM, Natalius optimistis kualitas pelayanan publik di beragam sektor bakal mengalami peningkatan signifikan. Hal ini utamanya berangkaian dengan responsivitas abdi negara dalam menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat.

​"Misalnya ketika masyarakat datang pengaduan, di sana lampau lintas proses penerimaan sampai dengan pelayanan di abdi negara pasti bakal bagus," katanya. (BY)