Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menjelaskan argumen pihaknya bakal melakukan kerja sama dengan kantin sekolah dan akomodasi dapur nan sudah tersedia dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik mengatakan, tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibangun dapur baru lantaran jumlah penerima faedah nan relatif sedikit. Dalam kondisi tersebut, pemerintah bakal memanfaatkan akomodasi nan telah ada agar program tetap melangkah tanpa kudu menambah beban anggaran negara.
"Jadi misalnya begini, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau. Muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan gitu. Jadi kantin ini salah satu alternatif," kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6).
Menurut dia, pendekatan serupa juga dapat diterapkan di wilayah kepulauan lain nan mempunyai jumlah siswa terbatas. BGN bakal memanfaatkan prasarana nan telah tersedia, baik milik sekolah maupun akomodasi nan dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Jadi kelak jika misalnya ada satu wilayah nan muridnya seperti di Raja Ampat, di itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga. Tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif tidak kudu membangun dapur baru di 3T," ujarnya.
Nanik menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran agar penyelenggaraan program MBG tidak sepenuhnya berjuntai pada pembangunan prasarana baru nan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ya, ini bagian efisiensi. Supaya tidak menggunakan semuanya APBN," tandas dia.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·