Musrenbang Digelar, Pemkab Bekasi Fokus Pemerataan Pembangunan Wilayah Perdesaan

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja membuka aktivitas Musrenbang RKPD 2027 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Rabu (8/4).(Dok. Istimewa)

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi pada Rabu (8/4) mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan konsentrasi pada pemerataan pembangunan dengan skala prioritas mencakup seluruh wilayah perdesaan.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, aktivitas ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk menyepakati arah kebijakan serta prioritas pembangunan wilayah secara terukur dengan menghasilkan program nan berakibat langsung bagi masyarakat.

"Kita kudu memastikan adanya program pembangunan nan berkeadilan. Jangan sampai Musrenbang dilakukan, tetapi ada desa nan tidak merasakan hasil-hasil pembangunan," kata Plt Bupati di Cikarang, dikutip Kamis (9/4).

Asep menjelaskan, pemerintah wilayah melalui forum ini bakal menetapkan skala prioritas pembangunan di setiap desa guna menjamin pemerataan. Setiap desa bakal difokuskan pada sejumlah titik pembangunan nan betul-betul dibutuhkan masyarakat.

"Setiap desa bakal kita tentukan skala prioritas, misalnya tiga sampai lima titik pembangunan nan dikunci lebih dahulu. Setelah itu baru kita lihat kebutuhan lain berasas jumlah masyarakat dan luas wilayah," ujarnya.

Prioritas utama

Sesuai arah kebijakan pembangunan 2027, lanjut Asep, Pemkab Bekasi menetapkan sektor kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan sebagai skala prioritas utama. Komitmen menuntaskan tanggungjawab jasa dasar, termasuk pembiayaan kesehatan masyarakat turut menjadi atensi utama.

"Kesehatan itu wajib, tidak boleh ada masyarakat nan tidak terlayani. Infrastruktur juga menjadi prioritas, termasuk perbaikan jalan. Begitu juga pendidikan, baik pembangunan sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah rusak," katanya.

Plt Bupati menyatakan perencanaan pembangunan kudu berbasis info nan jeli serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel agar anggaran nan dialokasikan betul-betul bisa memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

Keterbatasan anggaran

Asep turut menyoroti krusial penemuan pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Salah satu langkah nan ditempuh adalah mendorong kerjasama dengan area industri dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR).

"Kita bakal libatkan area industri. Ada ribuan perusahaan nan bisa berkontribusi, misalnya membantu pembangunan akomodasi pendidikan alias prasarana dasar untuk menutup celah keterbatasan APBD," jelasnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Bekasi 2027 dihadiri unsur Forkopimda, ketua dan personil DPRD, perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, serta perwakilan lembaga vertikal maupun pemangku kepentingan lain secara luring maupun daring. (AK/I-1)