Muktamar NU Diminta Bebas Intervensi, Jauhkan Praktik Titip-Menitip Kandidat

Anggota NU menonton pembukaan Muktamar ke-35 NU dari media luar ruang.(MI/Faishol Taselan)

MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dinilai kudu menjadi momentum untuk menegaskan independensi organisasi dengan memastikan proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bebas dari intervensi kekuasaan maupun praktik titip-menitip kandidat.

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, keputusan Menteri Agama Nasaruddin Umar nan memastikan tidak ikut dalam kontestasi Ketua Umum PBNU turut meredam spekulasi mengenai adanya kandidat nan diproyeksikan Istana untuk memimpin NU.

“Dengan resmi tidak ikut kontestasi tersebut, semua spekulasi mengenai Nasaruddin dan Istana dengan sendirinya terbantahkan,” ujar Jamiluddin dalam keterangannya kepada Media Indonesia, Jumat (28/8).

Menurutnya, situasi tersebut kudu menjadi momentum untuk mengakhiri kebiasaan menitipkan kandidat dari lingkaran kekuasaan dalam forum-forum organisasi, termasuk muktamar. Ia menilai praktik intervensi penguasa nan pernah terjadi pada masa lampau tidak semestinya kembali muncul dalam proses pemilihan ketua NU.

“Dengan begitu, kebiasaan titip-menitip calon dari Istana dalam setiap kongres alias muktamar dapat ditiadakan. Budaya nan sudah ada sejak Orde Baru bahwa penguasa melakukan intervensi untuk mendudukkan kandidatnya menjadi ketua umum dapat dihentikan,” tegasnya.

Jamiluddin menekankan, Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, kudu berjalan secara jujur, adil, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Menurutnya, penduduk NU kudu diberi ruang sepenuhnya untuk menentukan pemimpin organisasi berasas aspirasi internal.

“Dengan tidak ada intervensi dari penguasa, diharapkan pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 melangkah jujur dan adil. Demokrasi nan dikembangkan NU dapat melangkah dengan semestinya,” katanya.

Ia menilai proses pemilihan nan independen bakal menentukan kuat alias tidaknya legitimasi Ketua Umum PBNU nan terpilih. Pemimpin nan lahir dari aspirasi penduduk NU, bukan hasil intervensi kekuasaan, dinilai bakal mempunyai mandat nan lebih kuat untuk menjalankan organisasi.

“Ketua umum PBNU nan terpilih nantinya betul-betul gambaran kemauan penduduk NU. Dengan begitu, ketua umum terpilih nantinya lebih legitimate,” ujarnya.

Jamiluddin berambisi legitimasi tersebut menjadi fondasi bagi PBNU untuk membangun organisasi nan lebih berdikari dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik kekuasaan.

“Dengan ketua umum nan legitimate, PBNU ke depan diharapkan dapat lebih independen dan mandiri. Hal ini diperlukan agar penduduk NU ke depan dapat lebih berkedudukan dan berfaedah bagi Indonesia tercinta,” pungkasnya. (E-4)