Muktamar NU: 5 Caketum Sepakat Pemilihan via AHWA, Kiai Zulfa Ungkap Alasannya

Calon Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa mengungkap argumen dirinya berbareng empat kandidat lainnya sepakat agar pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), bukan pemungutan bunyi langsung.

Zulfa menilai, sistem AHWA dapat menggabungkan proses pemilihan dan seleksi dalam menentukan Ketua Umum PBNU.

Menurut dia, model tersebut tetap memberi ruang bagi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk mengusulkan nama calon, tetapi keputusan akhir berada pada Rais Aam berbareng AHWA.

"Banyak hal, tentu resminya tadi sudah disampaikan oleh ahli bicara kami semua di dalam rapat sini. Salah satunya adalah kita mau ya kepemimpinan NU ke depan terutama di Tanfidziyah campuran antara election dan selection. Ya, tidak election murni, tidak sistem pemilihan murni, tapi tidak ada seleksi," kata Zulfa di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8).

Menurut Zulfa, sistem tersebut diawali dengan pengusulan nama calon. Lima nama nan muncul kemudian diseleksi oleh Rais Aam berbareng AHWA.

"Ya, ya itu dimulai dari usulan. Ini tolong Mbah Kiai Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam berbareng saya. Ya, dan keterlibatan PC seperti saya sampaikan dimulai dari pengusulan nama itu. Ya, nama lima itu ya, tadi sudah disampaikan dan kemudian kelak diseleksi oleh Rais Aam dan AHWA," ujarnya.

Ingin Perkuat Supremasi Syuriyah

Zulfa menjelaskan posisi Syuriyah dan Tanfidziyah dalam struktur organisasi NU. Menurut dia, Syuriyah merupakan ketua tertinggi, sedangkan Tanfidziyah menjalankan kebijakan nan telah dirumuskan Syuriyah.

"Kita tahu di NU ada lembaga namanya Syuriyah, pemimpin tertinggi di NU dan baru ada Tanfidziyah, pelaksana di NU. Nah, Tanfidziyah itu ya dia pada hakikatnya adalah ya pelaksana dari segala kebijakan nan dirumuskan oleh Syuriyah. Dia tidak boleh kemudian tidak searah, tidak seiring dengan Syuriyah," tutur Zulfa.

Atas dasar itu, Zulfa menilai sistem AHWA bakal memperkuat posisi Syuriyah dalam mengawal kepemimpinan Tanfidziyah.

"Nah, dengan sistem penunjukan AHWA, maka supremasi Syuriyah bakal sangat kuat," katanya.

Menurut Zulfa, sistem tersebut juga memungkinkan Rais Aam dan AHWA mengevaluasi Ketua Umum Tanfidziyah andaikan dinilai melakukan tindakan nan melanggar ketentuan alias kebijakan Syuriyah.

"Ya. Dan tentunya kelak ke depan ketika terjadi misalnya ada Ketua Umum Tanfidziyah melakukan hal-hal nan ya dianggap itu melanggar oleh Syuriyah, dia bisa dievaluasi oleh Rais Aam dan Ahwa itu sendiri," ucapnya.

Singgung Isu Intervensi di Muktamar

Selain soal struktur organisasi, Zulfa menyinggung dinamika nan mewarnai penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Dia mengaku mendapat beragam info nan menurutnya tidak menyenangkan mengenai proses menuju Muktamar, termasuk rumor pemberian sesuatu kepada peserta.

"Ya, kedua, mungkin kita sudah mendengar banyaknya informasi-informasi ya nan tidak menyenangkan mengenai muktamar ini ya. Adalah ini dan itu, pemberian ini dan itu," ujar Zulfa.

Dia berambisi sistem AHWA dapat membikin proses pemilihan dalam Muktamar NU berjalan lebih teduh. Zulfa juga berambisi tidak ada lagi praktik nan disebutnya sebagai "karantina" maupun "penculikan" terhadap peserta Muktamar.

"Kami berambisi ke depan muktamar tidak perlu lagi ada nan disebut apa karantina alias ya penculikan sana-sini. Sehingga ke depan NU ketika bermuktamar betul-betul teduh dan kemudian bakal terpilih pemimpin nan betul-betul diinginkan baik oleh Tanfidziyahnya, alias usulan-usulan Tanfidziyahnya, maupun diinginkan oleh Syuriyahnya," katanya.

Zulfa menilai, pemilihan langsung berpotensi membikin calon Ketua Umum Tanfidziyah mempunyai pedoman support bukan semata-mata lantaran kapabilitas dan kapabilitas. Dia juga menyinggung kemungkinan adanya intervensi pihak eksternal dalam proses pemilihan.

"Jangan sampai ada seorang Ketua Umum Tanfidziyah jika pemilihannya langsung, boleh jadi dia mempunyai pedoman kuat lantaran ini dan itu ya kita tahu, tidak sekadar kapasitas, tidak sekadar kapabilitas, orang menyebut mungkin ada intervensi pihak lain eksternal alias apapun, termasuk ada guyonan lantaran isi tasnya gitu," tandas dia.

Namun panitia muktamar belum memutuskan sistem pemilihan Ketum. Sejauh ini tetap ada 2 opsi pemilihan nan tetap dibahas ialah one man one vote dan melalui AHWA.

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, sistem tersebut tetap sebatas draf materi nan disepakati dalam Munas dan Konbes. Dengan demikian, belum ada keputusan final mengenai sistem pemilihan Ketua Umum PBNU.

"Itu baru berupa draf materi nan disepakati di Munas Konbes, belum jadi keputusan," tegasnya.