Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026, Ribuan Pemudik Diberangkatkan ke Berbagai Kota

PT TASPEN (Persero) melepas keberangkatan peserta Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026. (Foto: dok TASPEN)

JAKARTA –  PT TASPEN (Persero) kembali menegaskan komitmen kepedulian sosialnya dengan menyelenggarakan program "Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026" dengan melepaskan 35 armada bus nan melayani beragam rute tujuan di sepanjang Pulau Jawa hingga Sumatra dengan total peserta sebanyak 1.400 pemudik.

Armada bus program ini telah meluncur dari beberapa letak seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan Kantor Pusat TASPEN, Jakarta. Sebagai bagian dari inisiatif Mudik Gratis BUMN, program mudik ini bermaksud untuk memfasilitasi masyarakat agar pulang ke kampung laman dengan kondusif dan nyaman pada momentum Lebaran 1447 H.

Melalui program ini, TASPEN memberikan akomodasi transportasi cuma-cuma bagi masyarakat umum nan mau merayakan lebaran berbareng keluarga. Guna menjamin kualitas layanan, setiap armada telah dipersiapkan secara terkoordinasi dan dilengkapi dengan pendamping perjalanan.

Selain itu, seluruh peserta mudik juga mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri dari Taspen Life berupa Taspen Group Personal Accident dengan Uang Pertanggungan (UP) senilai Rp20.000.000 per peserta, guna memastikan perjalanan berjalan aman, nyaman, dan tertib hingga tiba di tujuan.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan, program Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026 merupakan corak nyata kehadiran TASPEN bagi para pemangku kepentingan kami, termasuk juga masyarakat Indonesia.

"Oleh lantaran itu, kami tidak hanya menyediakan sarana transportasi, tetapi juga memastikan setiap pemudik merasa tenang selama di perjalanan dengan adanya pendampingan dan asuransi jiwa dari grup upaya kami ialah Taspen Life,” ujarnya.

TASPEN juga memperluas jangkauan program dengan menyediakan 15 unit bus bagi pegawai di lingkungan kementerian. Alokasi tersebut mencakup 5 unit bus untuk Kementerian Sekretariat Negara, disusul support dari TASPEN untuk Kementerian PANRB, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan Bappenas (masing-masing dua bus).