Mu'ti Bicara Dua Kategori Guru Non-ASN: Sudah Sertifikasi dan Belum

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut pemerintah saat ini tetap mempertahankan keberadaan ratusan ribu pembimbing non-ASN sembari menyiapkan skema untuk tahun 2027.

Hal itu disampaikannya menyusul Undang-Undang ASN Nomor 20 tahun 2023 nan tak lagi memperbolehkan adanya pegawai non-ASN untuk seluruh lembaga, termasuk di pendidikan.

“Enggak ada itu [guru honorer tidak boleh mengajar di sekolah negeri], enggak ada nan mengatakan itu siapa, enggak ada,” kata Mu’ti saat menghadiri aktivitas peresmian Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu (23/5).

“Pertama, UU 20 tahun 2023 itu menyebut bahwa harusnya per tahun 2024 itu tidak ada lagi pegawai honorer. Istilah nan dipakai itu adalah non-ASN dan ini enggak hanya untuk pembimbing ya, untuk semuanya,” lanjut dia.

Mu’ti menjelaskan terdapat dua kategori pembimbing non-ASN. Pertama, nan telah mempunyai sertifikasi. Lalu, nan belum mendapatkan sertifikasi lantaran belum memenuhi syarat.

“Ini realitasnya itu tetap ada sekitar 237.000 pembimbing nan mengajar itu statusnya non-ASN. Nah nan perlu saya jelaskan, pembimbing non-ASN itu ada 2 kategori. Pertama, non-ASN nan sudah sertifikasi dan non-ASN nan belum sertifikasi,” kata Mu’ti.

“Non-ASN nan sudah sertifikasi, itu mereka mendapatkan tunjangan 2 juta per bulan. Kita naikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan. Non-ASN nan belum sertifikasi, kita berikan insentif 400.000 per bulan, sebelumnya 300.000 per bulan,” sambung dia.

Ia juga membeberkan sejumlah argumen kenapa tetap banyak pembimbing non-ASN nan belum tersertifikasi. Salah satunya lantaran belum memenuhi syarat pendidikan minimal D4 alias S1.

“Kenapa mereka belum sertifikasi? Pertama, mungkin dia belum memenuhi kualifikasi. Dia misalnya belum D4 alias S1 lantaran syarat pembimbing kan kudu D4 alias S1. nan kedua, dia mungkin belum PPG. Belum PPG itu bisa jadi sebagiannya lantaran yayasannya tidak mengizinkan dia untuk PPG alias karena lain nan kita tidak tahu,” ungkap Mu’ti.

“Yang ketiga, kemungkinan jam mengajarnya tidak memenuhi. Nah jika dia tidak memenuhi persyaratan, maka memang tidak bisa diangkat,” sambung dia.

Mu’ti memastikan, pembimbing non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir 2026. Hal itu telah diatur dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

“Nah persoalannya kemudian, sekarang ini sesuai dengan patokan di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu, guru-guru itu sekarang tetap bekerja sebagaimana biasa dan kami telah menerbitkan Surat Edaran Dikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 nan isinya guru-guru non-ASN tetap mengajar sebagaimana biasa sampai akhir tahun 2026. Jadi tidak ada masalah,” ungkap dia.

Pemerintah, lanjut Mu’ti, saat ini tetap membahas nasib pembimbing non-ASN untuk tahun 2027 berbareng sejumlah kementerian terkait.

“Setelah kelak tahun 2026, kita sekarang sudah membicarakan lintas kementerian dengan Kementerian PAN-RB, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara dan kementerian mengenai untuk gimana kita menangani guru-guru nan berstatus non-ASN itu di tahun 2027,” ujar Mu’ti.

“Jadi tidak ada pernyataan dalam surat info itu nan mengatakan bahwa pembimbing honorer dihapus, lantaran istilah honorer sudah tidak ada lagi, nan ada adalah istilah non-ASN, itu bahasa bakunya di dalam undang-undang,” tambahnya.

Pemerintah Masih Butuh Tenaga Guru Non-ASN

Menurut Mu’ti, pemerintah tetap memerlukan tenaga 237 ribu pembimbing nan saat ini tetap non-ASN tersebut. Hal tersebut lantaran jumlah pembimbing nan ada saat ini dinilai belum mencukupi.

“Kemudian apakah kelak mereka bakal bekerja lagi alias tidak. Kami menyampaikan begini, memandang jumlah pembimbing nan ada sekarang ini, memang kami bakal tetap memerlukan guru-guru non-ASN lantaran jumlahnya ratusan ribu, jumlahnya ratusan ribu,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah bakal mencari formulasi terbaik mengenai sistem kerja pembimbing non-ASN setelah 2026.

“Karena itu gimana kelak proses dan mekanismenya kita cari jalan keluar nan terbaik dengan melakukan pembicaraan berbareng lintas kementerian. Tapi sekarang nan bisa saya sampaikan, sampai akhir tahun 2026 mereka tetap bekerja sebagaimana biasa. Untuk selanjutnya kelak kita cari jalan terbaik,” tutup dia.