2 bulan yang lalu
Menteri PU, Dody Hanggodo, buka bunyi mengenai penggeledahan Kantor Kementerian PU oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta pada Kamis (9/4). Dari penggeledahan itu terdapat beberapa peralatan nan disita.
Dody mengatakan ada 16 peralatan nan diserahterimakan sebagai peralatan sitaan. Data tersebut didapat berasas pencatatan dari Biro Umum Kementerian PU.
“Ada 16 item, rata-rata sih kitab catatan, enggak ada nan lain sih kitab catatan semua,” kata Dody dalam silaturahmi berbareng wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Jumat (10/4).
Ia menjelaskan, barang-barang tersebut didapat dari beberapa gedung nan ada di Kementerian PU. Adapun gedung nan digeledah oleh Kejati Jakarta meliputi Gedung Utama tempat menteri bekerja, Gedung Ditjen Cipta Karya dan Gedung Ditjen Sumber Daya Air.
“Ini ada nan diambil di lantai 3 (Gedung Utama), ada nan diambil di lantai 2, terus nan banyak mungkin diambil di tempatnya gedungnya (Ditjen) Cipta Karya,” ujarnya.
Selain catatan, Dody juga menjelaskan ada individual computer (PC) nan turut disita. Meski begitu, dia tak memberi perincian PC milik siapa nan sekarang menjadi peralatan sitaan Kejati Jakarta.
“Itu ada nan diambil PC dari lantai 3 PC di lantai 3, nah lantai 3 itu nggak tahu ini PC nya siapa, saya nggak tahu, dan saya nggak ajak juga. Terus ada juga ini apa ini print out, ada juga print out ini (dari gedung Ditjen) Cipta Karya, jadi nan banyak itu memang ngambilnya dari Cipta Karya,” kata Dody.
Dody juga menjelaskan dia sudah melaporkan penggeledahan oleh Kejati Jakarta itu ke Presiden Prabowo Subianto. Dody menjelaskan kepada presiden bahwa dia sudah mengizinkan interogator untuk menggeledah Kantor Kementerian PU.
“Saya kemudian laporkan kepada Pak Presiden dan saya mengatakan kepada Presiden, saya izin kasih, keleluasaan kepada interogator masuk ke ruangan siapa pun, agar tidak ada kesan tebang pilih. Jadi jika nantinya memang saya salah, ya saya salah,” ujarnya.
Sebelumnya, penggeledahan menyasar dua direktorat jenderal mengenai investigasi kasus dugaan korupsi tahun anggaran 2023-2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menyatakan tim interogator menyisir ruangan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
"Saat ini, Kamis, 9 April 2026, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta sedang melakukan penggeledahan di beberapa ruangan pada Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, mengenai investigasi dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item aktivitas Tahun Anggaran 2023-2024," kata Dapot dalam keterangannya, Kamis (9/4).
Menurut Dapot, penggeledahan dilakukan berasas Surat Perintah Penyidikan tanggal 3 April 2026 dan Surat Perintah Penggeledahan tanggal 9 April 2026. Langkah ini diambil untuk mengumpulkan bukti penguat.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·