Menteri PU Target 53 Sekolah Rakyat Kelar Bulan Ini

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengebut pembangunan sekolah rakyat. Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan pada akhir bulan ini sebanyak 53 sekolah rakyat bisa selesai terbangun.

Hal ini disampaikan Dody saat melaporkan perkembangan penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026 dalam rapat kerja berbareng Komisi V DPR RI, Selasa (2/6/2026). Dody menyampaikan program pembangunan Sekolah Rakyat memperoleh alokasi anggaran terbesar, ialah Rp 19,95 triliun, dengan sasaran 100 unit bisa selesai dibangun pada tahun ini.

Dia mengatakan saat ini 93 unit nan sedang dalam proses pengerjaan dan 7 unit dalam proses tender. Secara total, progres bentuk pembangunan telah mencapai 67,50%, dengan realisasi finansial 44,33%. Nah dari total pengerjaan tersebut, sekitar 53 unit bisa selesai pembangunannya bulan ini.

"Untuk Sekolah Rakyat dengan pagu Rp 19,95 triliun dengan realisasi bentuk 67,50% dan finansial 44,33% dari total sasaran 53 unit nan kudu kami selesaikan di Juni 2026," jelas Dody.

Selain pembangunan Sekolah Rakyat, Dody juga memaparkan progres sejumlah program prioritas lainnya. Misalnya, untuk penanganan irigasi wilayah dengan pagu anggaran sekitar Rp 350 miliar, progres fisiknya telah mencapai 82,73% dengan realisasi finansial 38,36%. Program tersebut ditargetkan mencakup area seluas 19.760 hektare.

Kemudian ada juga revitalisasi madrasah nan ditargetkan menyasar 856 unit. Sejauh ini pembangunan fisiknya tercatat sudah 41,88%.

"Untuk Penanganan Jalan Daerah, pagunya sebesar Rp 2,9 triliun dengan realisasi bentuk 75,1% dan finansial 5,9,49%. Untuk area swasembada pangan, daya dan air di Wanam terdapat pagu sebesar Rp 3,23 triliun dengan progres bentuk tercatat 12,67% dan finansial 2,63%," papar Dody.

Adapun untuk menuntaskan pekerja tersebut, Kementerian PU meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 34,33 triliun pada Tahun Anggaran 2026. Permintaan tambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri PU Nomor PR0201/B/Mn/2026/90 tanggal 22 Mei 2026.

(hrp/hal)