Menteri PU Pastikan Tak Ada Aturan WFH Sekali Seminggu Bagi PNS-nya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada kebijakan work from home (WFH) bagi jejeran pegawainya. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan peran strategis kementerian dalam penanganan prasarana sekaligus respons kebencanaan di beragam daerah.

"PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB dan Basarnas dan BPD. Jadi lantaran itu kemudian diputuskan kami tidak WFH,' kata Dody di Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Dalam situasi saat ini, Kementerian PU dinilai tidak bisa mengendurkan kehadiran bentuk pegawai, terutama lantaran keterlibatan langsung di lapangan. Koordinasi lintas lembaga juga menjadi aspek krusial nan menuntut kesiapan setiap saat. Meski demikian, pemerintah tetap mencari langkah untuk menjaga efisiensi operasional tanpa mengganggu keahlian utama.

"Tapi memang diputuskan kita berupaya kerja dengan secara efektif efisien. Apa nan kita kerjakan setelah jam 5 misalnya, setelah jam 5 listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi. Jadi nan memang ruangannya bisa pakai AB, angin brobos, ya pakai AB aja, enggak usah pakai AC," sebut Dody.

Langkah penghematan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendukung efisiensi anggaran negara. Pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan menjadi salah satu langkah sederhana nan diterapkan di lingkungan kantor. Kebijakan ini juga tengah dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap pengeluaran.

"Jadi mudah-mudahan dengan langkah itu walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi nan tetap dapat kita berikan kepada kas negara. Itu perihal nan kelak sedang diukur oleh Karobim. Jadi jika WFH di PU tidak, tidak ada," ujar Dody.

Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan kehadiran pegawai semakin mendesak. Sejumlah wilayah di Indonesia tetap menghadapi musibah seperti banjir dan longsor. Hal ini membikin Kementerian PU kudu tetap siaga penuh dalam menjalankan tugasnya.

"Apalagi di daerah, apalagi di tempat-tempat seperti Sumatera, Sumut, Sumbar, wah nggak bisa. Karena saya pasti dapat laporan, Aceh itu tetap banjir, dan Sumut juga tetap banjir. Kemarin kan ada nan longsor dan ada korban meninggal di Deli Serdang. Jadi kayaknya memang kami, tidak mungkin bagi kami untuk WFH," ujar Dody.

Pantauan CNBC Indonesia di salah satu Direktorat, ialah Direktorat Jenderal Bina Marga menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan WFH. Pelayanan berjalan seperti biasa, ketika jam 11.00 WIB, pegawai tetap melayani masyarakat alias perusahaan nan mengusulkan perizinan.

"Kita gak ada WFH, jadi normal aja bekerja sampai sore sekitar jam 3," kata seorang pegawai sebelum jumatan.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]