Menteri Ara Sebut Pembangunan Rumah Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

Menteri Ara di BPS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP terus memperkuat ekosistem perumahan melalui pembangunan rumah, peningkatan kualitas hunian, subsidi, dan pembiayaan.

Komitmen tersebut tercermin dari sejumlah capaian sektor perumahan hingga semester I 2026. Program pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah rumah, tetapi juga memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap kediaman nan layak, terjangkau, dan mempunyai kepastian pembiayaan.

Salah satu program nan terus digenjot Kementerian PKP adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias Bedah Rumah. Hingga semester I 2026, program tersebut telah mencapai 88.635 unit, membantu masyarakat meningkatkan rumah nan sebelumnya belum memenuhi standar kelayakan.

Dari sisi kepemilikan, beragam intervensi pemerintah juga mulai menunjukkan akibat terhadap penurunan backlog. Data terbaru menunjukkan jumlah rumah tangga nan belum mempunyai rumah sendiri turun sekitar 350 ribu rumah tangga menjadi sekitar 9,29 juta rumah tangga pada 2026.

Perbaikan juga terlihat dari sisi kelayakhunian. Persentase rumah tangga nan mempunyai akses terhadap rumah layak huni meningkat menjadi 70,30 persen pada 2026, dibandingkan 68,40 persen pada 2025.

Bagi Kementerian PKP, capaian tersebut menjadi parameter bahwa pembangunan perumahan kudu dilihat secara menyeluruh. Ukuran keberhasilan bukan semata jumlah rumah nan dibangun, tetapi juga semakin banyak family nan memperoleh rumah sendiri dan tinggal di kediaman nan layak.