Mentan Perketat Pengawasan Program Hilirisasi Perkebunan

, JAKARTA, – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengawasan terhadap program pembibitan hingga hilirisasi perkebunan bakal diperketat. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas support pemerintah dan melindungi kepentingan petani di Indonesia. Temuan ini menyusul inspeksi mendadak nan menunjukkan sejumlah program hilirisasi belum sesuai standar pemerintah.

Program hilirisasi perkebunan merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto nan mencakup pembibitan dan penanaman komoditas seperti kelapa, kakao, dan kopi di area seluas 870 ribu hektare. Namun, inspeksi di lapangan, seperti di Manado dan wilayah lainnya, menunjukkan beberapa proyek pembibitan tidak memenuhi standar dan sasaran nan ditetapkan.

Menteri Amran mengungkapkan bahwa akibat temuan tersebut, mutasi terhadap salah satu pejabat kementerian telah dilakukan lantaran dianggap belum mempunyai keahlian teknis memadai. Kementerian juga meminta abdi negara penegak norma dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas penyelenggaraan program ini.

Dalam pemeriksaan awal, ditemukan dugaan perbedaan info dengan potensi penyimpangan senilai Rp3,3 miliar. Amran menegaskan bahwa seluruh dugaan penyimpangan kudu ditangani serius dan jika terbukti ada unsur pidana, pihak mengenai kudu diproses hukum.

Beberapa wilayah nan diperiksa termasuk Lebak, Manado, Cianjur, Gorontalo, dan Indragiri Hilir. Program ini krusial untuk masa depan petani dan pengembangan tanaman perkebunan jangka panjang. Amran menekankan bahwa bibit nan tidak sesuai standar dapat merugikan petani, meskipun support tersebut diberikan secara gratis.

Amran menilai potensi kerugian tetap bisa diperbaiki dengan penggantian bibit sesuai ketentuan sebelum masalah berkembang menjadi kasus pidana. Ia memastikan pengawasan bakal terus diperketat agar support pemerintah memberikan faedah maksimal bagi petani.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara