Menlu 8 Negara Kecam Israel Halangi Ibadah di Al-Aqsa hingga Gereja Suci Yerusalem

Menlu 8 Negara Kecam Israel Halangi Ibadah di Al-Aqsa hingga Gereja Suci Yerusalem (Guardian)

JAKARTA - Delapan menteri luar negeri dari beragam negara bumi mengecam keras tindakan Israel atas pembatasan akses ibadah di Yerusalem, termasuk di kompleks Masjid Al-Aqsa dan gereja suci umat kristen.

Dikutip dari akun X Kemlu RI, delapan menteri luar negeri dari Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Qatar mengutuk keras pembatasan kebebasan bagi umat Islam dan Kristen di Yerusalem.

“Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Qatar mengutuk dengan sekeras-kerasnya dan menolak pembatasan berkepanjangan nan diberlakukan Israel terhadap kebebasan beragama bagi umat Muslim dan Kristen di Yerusalem nan diduduki,” tulis keterangan Kemlu, dikutip Rabu (1/4/2026).

“Termasuk pencegahan bagi jamaah Muslim untuk mengakses Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif, dan pencegahan bagi Patriark Latin Yerusalem dan Penjaga Tanah Suci untuk memasuki Gereja Makam Suci untuk merayakan Misa Minggu Palma,” sambungnya.

Para menteri luar negeri itu juga menegaskan, tindakan Israel membatasi akses tempat ibadah merupakan pelanggaran terhadap kewenangan dasar untuk beragama tanpa hambatan. Mereka kembali menolak segala upaya Israel untuk mengubah status norma dan historis situs-situs suci di Yerusalem.

“Tindakan Israel nan terus bersambung ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap norma internasional, termasuk norma humaniter internasional, serta status quo norma dan sejarah, dan merupakan pelanggaran terhadap kewenangan akses tanpa batas ke tempat-tempat ibadah,” ujarnya.

Selain itu, Israel disebut telah menutup gerbang Masjid Al-Aqsa selama 30 hari berturut-turut, termasuk saat bulan suci Ramadan. Langkah itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap tanggungjawab Israel sebagai kekuatan pendudukan.

Para menteri negara dengan kebanyakan masyarakat muslim itu memperingatkan, kebijakan tersebut berpotensi memperkeruh situasi dan menakut-nakuti stabilitas area maupun keamanan internasional.