Menkop Buka Suara soal Gagal Bayar KSP Mekarsari Rp 697 M

Jakarta -

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari disebut mengalami kandas bayar terhadap 1.645 pengguna dengan total tanggungjawab ditaksir sebesar Rp 697,19 miliar. Namun, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengakui susah melakukan penindakan terhadap persoalan tersebut.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, mengakui mempunyai hambatan dan keterbatasan untuk menangani kasus tersebut. Pasalnya, Kemenkop tidak mempunyai unit kerja penegakan norma (Gakkum).

"Kelemahan nan terutama adalah Kementerian Koperasi ini tidak punya Gakkum alias penegakan, instrument penegakan hukum, nan sekiranya ada kasus nan seperti ini, biasanya muncul setelah kasus ini bermasalah dan kemudian melibatkan abdi negara penegak hukum," ungkap Ferry dalam rapat kerja berbareng Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Apabila Kemenkop mempunyai instrumen Gakkum, Ferry menilai proses penegakan norma dan mitigasi akibat bisa lebih sigap dilakukan. Ia meminta Komisi VI untuk memasukkan pembentukan Gakkum Kemenkop dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.

"Itu mungkin nan juga kami berambisi ini bisa menjadi concern dari Komisi VI terhadap adanya beragam masalah nan seperti ini dan harapannya ini juga bisa diakomodir di RUU Perkoperasian nan baru nanti, termasuk juga perlunya memang menjamin simpanan terhadap anggota," jelasnya.

Meski begitu, Ferry mengaku pihaknya telah memanggil pengurus KSP Mekarsari pada 24 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, KSP Mekarsari mengaku telah menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membahas kandas bayar namun mengalami penolakan.

Ferry menambahkan, Kemenkop telah mengambil sejumlah langkah menyusul temuan-temuan lapangan nan mencerminkan sejumlah kelemahan KSP Mekarsari. Kemenkop juga telah menerima sejumlah arsip dan verifikasi lebih lanjut mengenai kondisi KSP Mekarsari.

"KSP Mekarsari telah mencoba melakukan RAT pada tanggal 14 Agustus di 2026, namun kandas lantaran adanya penolakan dari anggota. Terhadap penyelenggaraan aktivitas tersebut, KSP Mekarsari bakal membikin laporan tertulis kepada Kementerian Koperasi," pungkasnya.

Simak juga Video 'KSP Tepis Prabowo Disebut Antikritik: Kalau Data Akurat, No Problem':

(ahi/ara)