Menkeu Bantah Adanya Kuota Restitusi Pajak

, JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya pembatasan alias kuota untuk pencairan restitusi pajak di setiap instansi pelayanan pajak (KPP). Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam konvensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (tanggal bulan tidak disebutkan).

Purbaya menjelaskan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak tetap melangkah seperti biasa. Hingga April 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencairkan restitusi lebih dari Rp160 triliun. Ia menegaskan tidak ada kuota, namun pemerintah lebih berhati-hati dalam mencairkan biaya tersebut demi menghindari potensi kebocoran penerimaan negara.

Menurut Purbaya, langkah kehati-hatian ini diambil lantaran terdapat dugaan kebocoran dari pencairan restitusi berbobot besar dan tidak tepat sasaran. Meski demikian, dia memastikan bahwa pencairan bagi wajib pajak nan berkuasa tetap dilakukan. Purbaya menargetkan pencairan restitusi tahun ini bisa mencapai lebih dari Rp480 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lampau nan mencapai Rp360 triliun.

Ia menambahkan bahwa seluruh restitusi nan dicairkan kudu terverifikasi dengan betul untuk mencegah praktik penyimpangan. “Saya tidak tahu itu restitusi betulan alias ada kongkalikong. Direktur Jenderal Pajak (Bimo Wijayanto) saya minta meneliti kembali, tapi enggak berakhir dan tetap jalan terus,” ujarnya.

Penerimaan Pajak Meningkat

Penerimaan pajak hingga 30 April 2026 tercatat mencapai Rp646,3 triliun, meningkat 16,1 persen dibandingkan periode nan sama tahun lampau sebesar Rp556,9 triliun. Pertumbuhan penerimaan ini didukung oleh pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21 nan tumbuh 25,1 persen dengan nilai Rp101,1 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas peralatan mewah (PPnBM) nan naik 40,2 persen dengan nilai Rp221,2 triliun.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara