Menilik Ancaman Limbah Radioaktif di Balik Pasokan Bahan Baku Senjata

Ilustrasi(Magnific.com)

SETELAH nyaris delapan dasawarsa memegang teguh prinsip pasifisme (anti-perang) pasca-Perang Dunia II, Jepang sekarang resmi mengubah hadapan politik luar negerinya menjadi lebih militeristik. Parlemen Jepang (Diet) dilaporkan telah mengamandemen konstitusi pasifis mereka guna membuka keran ekspor persenjataan ke beragam negara mitra.

Langkah geopolitik garang ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi, nan gencar memasarkan alutsista produksi Jepang ke negara-negara tetangga sekaligus memperkuat aliansi pertahanan regional guna membendung kekuasaan ekonomi dan militer China. Namun, ekspansi industri pertahanan Tokyo ini menyisakan akibat lingkungan kelam di Asia Tenggara, khususnya mengenai ancaman limbah radioaktif dari pasokan bahan baku senjata.

Dalam strategi barunya, PM Takaichi menjadikan rumor Selat Taiwan sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasional Jepang. Tokyo sekarang gencar menyuplai armada laut ke sejumlah negara. Takaichi menjual kapal perang ke Australia ialah fregat siluman (stealth) Mogami, menghibahkan armada kapal perusak (destroyer) Kelas Abukuma ke Filipina, dan merencanakan perihal serupa ialah hibah kapal perusak kelas Asagiri ke Indonesia.

Komitmen kerja sama ini dipertegas dalam pertemuan bilateral di Tokyo (5/6/2026), di mana Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin secara unik membahas rencana hibah kapal perang serta pengadaan beragam jenis persenjataan dari Jepang.

Ambisi militerisasi Jepang menghadapi tantangan besar lantaran nyaris seluruh pasokan bumi untuk komponen inti industri senjata ialah logam tanah jarang kadar berat (heavy-grade rare earth mineral) dikendalikan oleh Tiongkok. Akibat larangan ekspor material tersebut dari Beijing ke industri pertahanan Jepang, Tokyo mengalihkan investasi besarnya ke korporasi luar Tiongkok.

Sejak 2011, konsorsium Jepang nan terdiri dari Sojitz dan Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation (JOGMEC) telah menyuntikkan modal sebesar 250 juta dolar AS ke perusahaan tambang Lynas Corp di Australia untuk mengamankan pasokan minimum 8.500 ton logam tanah jarang per tahun, alias setara 30 persen kebutuhan domestik Jepang.

Langkah ini diperkuat oleh Mitsubishi melalui Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) nan mengakuisisi saham Lynas. Dana tersebut terhubung langsung dengan Mitsubishi Heavy Industries (MHI), produsen utama kapal perang modern Kelas Mogami nan tengah memproduksi tiga unit komoditas tersebut di Jepang dan tiga unit di Australia.

Imbas boikot China ini justru membikin saham perusahaan pemasok non-China meroket tajam pada awal tahun 2026. Saham Lynas Rare Earth Ltd di Australia melonjak hingga 16 persen, sementara korporasi Toyo Engineering Corp asal Jepang melesat 20 persen berkah penemuan teknologi penambangan logam tanah jarang dari dasar laut.

Sisi Kelam Militerisasi: Ancaman Horor Radioaktif di Malaysia

Di kembali moncernya upaya alutsista Jepang, terdapat ancaman kesehatan masif nan membayangi penduduk di Negara Bagian Pahang, Malaysia. Pasokan komponen magnet pertahanan nan diolah oleh Pabrik Lynas Rare Earth Malaysia di Gebeng Industrial Park menyisakan gunungan limbah radioaktif nan telah didemo oleh penduduk setempat selama lebih dari dua dekade.

Proses pemisahan tahap satu logam tanah jarang dipastikan menghasilkan residu nuklir berbahaya. Kasus serupa pernah terjadi pada dasawarsa 1980-an di Bukit Merah, Ipoh, Malaysia, saat pabrik pemurnian milik Mitsubishi Chemicals memicu polusi radioaktif parah nan memicu trauma ekologi hingga saat ini.

“Polusi radioaktif di Bukit Merah mengakibatkan anak lahir abnormal dan jenis gangguan kesehatan. Ini menjadi kekhawatiran kami bakal terulang di wilayah kami di Pahang,” kata Tan Bun Tit (78), aktivis lingkungan hidup asal Kuantan, Pahang.

Tan mengungkapkan, paparan radiasi jangka panjang berisiko tinggi memicu kanker galak serta mutasi genetik pada bayi baru lahir, salah satunya sindrom kepala lunak (Jelly Fish Head). Ia juga menyayangkan minimnya pemberitaan lokal di Malaysia lantaran adanya dugaan tekanan terhadap media massa serta keterlibatan aktor-aktor krusial dalam upaya berbobot miliaran dolar ini. Berbeda dengan di Australia nan mewajibkan penyimpanan limbah di dalam kubah beton tertutup, limbah radioaktif Lynas di Malaysia dilaporkan hanya ditumpuk di tempat terbuka nan rawan erosi angin dan hujan.

Merespons tekanan publik, Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi (MOSTI) Malaysia dalam sidang parlemen (2/3/2026) menyatakan bahwa izin operasional Lynas diperpanjang dengan syarat ketat, di mana korporasi wajib menghentikan seluruh aktivitas pembuangan limbah radioaktif di wilayah Malaysia pada tahun 2031. Menteri MOSTI Datuk Chang Lih Kang menegaskan, Lynas kudu beraksi penuh dalam koridor keselamatan material radioaktif nan ketat.

Kendati demikian, golongan pegiat lingkungan hidup regional tetap menuntut pemerintah bersikap lebih tegas. Mereka mendesak agar seluruh residu nuklir nan telah menumpuk segera dikapalkan kembali ke Australia, sebagai negara asal komoditas tambang nan mempunyai akomodasi penyimpanan limbah radioaktif nan jauh lebih layak dan aman.(H-2)