Menhut Raja Antoni: Banpres Karhutla Bukti Perhatian Presiden Prabowo untuk Masyarakat Sumsel

Menhut Raja Antoni (kiri)(dok.istimewa)

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyebut Banpres ini menjadi corak perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap wilayah nan menghadapi karhutla.

“Ini corak perhatian Bapak Presiden, pemimpin nan sangat datang di tengah-tengah kita. Beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan support unik untuk penanggulangan karhutla ini,” ujar Menhut Raja Antoni, usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, dikutip Rabu (16/9).

Menhut Raja Antoni mengatakan Banpres diberikan di tengah support anggaran penanggulangan karhutla nan telah tersedia melalui BNPB, kementerian lain, TNI, Polri, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan tambahan tersebut mencakup sekitar Rp30 miliar untuk provinsi Sumsel, Rp20 miliar untuk Ogan Komering Ilir (OKI) dan Rp20 miliar untuk Musi Banyuasin, serta masing-masing Rp15 miliar untuk Banyuasin dan Ogan Ilir.

Menurut Raja Antoni, penyaluran Banpres tersebut juga telah diikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis penyaluran dan pengelolaannya. Ia menekankan agar prosesnya tidak tersendat birokrasi, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.

“Banpres ini kemudian diikuti oleh Surat Edaran dari Pak Mendagri, tentang Juknis tentang gimana teknis penyalurannya, pengelolaannya. Tidak dibuat ribet dengan beragam macam halangan birokratis, namun tetap akuntabel dan transparan,” katanya.

Menhut Raja Antoni juga meminta support tersebut dapat segera dicairkan dan digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla. Penggunaannya antara lain untuk membeli peralatan serta mencegah akibat karhutla, termasuk akibat terhadap kesehatan masyarakat.

“Saya minta ini bisa sesegera mungkin dicairkan untuk penanggulangan karhutla, membeli peralatan, alias mencegah akibat semacam tadi (kesehatan) dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kudu dipertanggungjawabkan secara baik, secara akuntabel dan transparan kepada negara dan kepada rakyat,” ujar Menhut Raja Antoni.

Raja Antoni menjelaskan pengelolaan Banpres berada pada pemerintah daerah. Pemprov dan Pemkab nantinya bekerja sama dengan BPBD dalam proses penyalurannya untuk mendukung penanganan karhutla di daerah. (Ant/P-3)