Menhan Sjafrie Minta BPKP Berani Hadapi Tantangan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin(Kemenhan)

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat kapasitasnya sebagai bagian krusial dari instrumen negara. Menurutnya, situasi nan dihadapi pemerintah saat ini semakin rumit sehingga memerlukan aparatur nan tangguh, kompeten, serta bisa merespons beragam kondisi.

"BPKP adalah instrumen negara nan kudu kita perkuat. Pengawakan dan manajemennya kudu kuat," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta dikutip pada Selasa (15/4). 

Sjafrie menyebut peran BPKP mempunyai makna krusial dalam mendukung penyelenggaraan tugas negara. Fungsi pengawasan, kata dia, tidak semata-mata berakhir pada aspek administrasi, tetapi juga berangkaian dengan gimana memastikan kebijakan dan program pemerintah terlaksana secara efektif serta menghasilkan faedah bagi masyarakat.

Ia menilai perubahan dinamika dunia menuntut aparatur negara untuk tidak terpaku pada pola kerja nan hanya mengikuti ketentuan secara normatif. Kemampuan memandang persoalan dari beragam perspektif pandang dan memperkirakan kemungkinan nan muncul di masa mendatang juga diperlukan untuk menentukan langkah penyelesaian nan tepat.

"Kalau normatif, kita bisa membaca. Tetapi jika eksploratif, kita kudu bisa memandang apa nan mungkin terjadi di depan," katanya.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Sjafrie juga meminta jejeran BPKP mempunyai kepercayaan diri dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan. Meski demikian, setiap langkah tetap kudu berdasarkan hukum, peraturan nan berlaku, serta tanggung jawab sebagai bagian dari aparatur negara.

"Bapak dan ibu tidak perlu cemas menghadapi tekanan. nan krusial tugas dijalankan sesuai koridor," tegasnya.

Ia kemudian mengingatkan pentingnya menjaga prinsip organisasi sekaligus mematuhi garis komando. Setiap personel BPKP perlu memahami secara jelas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, kemudian menjalankan tugas dengan berpatokan pada ketentuan, etika, dan prosedur kerja nan telah ditetapkan.

Selain itu, Sjafrie menekankan tiga nilai nan perlu menjadi landasan dalam menjalankan tugas, ialah nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.

"Nasionalisme dan patriotisme kudu menjadi modal. Keduanya kemudian kudu diisi dengan profesionalisme," imbuhnya.

Sjafrie turut meminta seluruh jejeran BPKP tidak diliputi keraguan ketika menjalankan amanah negara. Menurutnya, sikap ragu dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, khususnya saat organisasi dihadapkan pada keadaan nan menuntut tindakan sigap dan terukur.

Ia memperkirakan beban dan tantangan nan bakal dihadapi BPKP ke depan semakin berat. Untuk itu, kekompakan di internal organisasi perlu terus dipelihara agar seluruh jejeran dapat menghadapi beragam tekanan tanpa mudah terpecah.

"BPKP kudu bangga. Tantangannya memang berat, tetapi kita kudu tetap solid. Jangan mudah terpengaruh oleh beragam perihal nan dapat mengganggu organisasi," pungkasnya. (E-3)