Menhaj Instruksikan Tambah Tenda Jemaah Haji di Arafah

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meninjau tenda jemaah di Arafah, Kamis (21/5)(Dok.MCH 2026)

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bertindak sigap mengatasi temuan selisih kapabilitas tenda jemaah haji Indonesia di Arafah setelah Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf memimpin langsung pengecekan lapangan berbareng jejeran Amirulhaj, Kamis (21/5). 

“Kami memandang nomor nan tertera di catatan dengan nomor realitas di tenda jumlahnya berbeda. Karena itu kami minta tenda tambahan untuk mengakomodasi mereka nan tidak terhitung dalam nomor nan berbeda,” ujar laki-laki nan berkawan disapa Gus Irfan.

Selisih kapabilitas tersebut diketahui setelah tim membandingkan info tertulis dengan kesiapan ruang bentuk di lapangan.

Berdasarkan pengecekan manual, sebuah tenda nan diklaim berkapasitas 360 orang rupanya hanya bisa menampung 332 jemaah, sehingga terdapat kekurangan 28. Langkah mitigasi langsung diambil Kemenhaj dengan berkoordinasi berbareng pihak Syarikah untuk mendatangkan tenda persediaan secepat mungkin.

"Mudah-mudahan kelak dalam waktu lima hari kita bisa kejar semuanya nan kekurangan-kekurangannya," ucap Gus Irfan.

Selain kesiapan bentuk tenda, Kemenhaj juga bakal menindak tegas praktik pengkavelingan sepihak oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) nan nekat menempelkan penanda kelompoknya di area tenda Arafah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak langsung mencopot kertas bertuliskan nama sebuah KBIHU nan sengaja ditempel di tembok luar tenda.

Langkah ini diambil demi memastikan asas keadilan bagi seluruh jemaah tanpa terkecuali. "Tidak ada lagi KBIHU nan ikut ngatur-ngatur tenda, ngatur segalanya, kita nan ngatur," kata Gus Irfan.

Pernyataan itu juga disampaikan langsung kepada pihak Syarikah agar tidak perlu takut pada tekanan maupun intervensi oknum KBIHU. Pemerintah Indonesia memegang penuh kendali atas penempatan jemaah guna memastikan pelayanan haji 2026 bisa maksimal.

"Kalau KBIHU tidak bisa kita atur, ya kita nggak bakal teruskan izinnya," kata Gus Irfan. (H-4)