Mengarusutamakan Peran Kaum Sarungan

(MI/Seno)

MUKTAMAR Ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang telah usai. KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin terpilih memimpin PBNU untuk masa khidmah 2026–2031. Akan tetapi, sejarah tidak bakal mengingat sebuah muktamar semata dari siapa nan terpilih. Ia bakal dikenang dari perubahan apa nan dilahirkan sesudahnya.

Pertanyaan itu jauh lebih krusial ketika NU memasuki abad keduanya. Jika generasi terdahulu menghadapi kolonialisme dan mempertahankan republik, generasi kaum sarungan hari ini menghadapi medan perjuangan berbeda: ketimpangan ekonomi, disrupsi digital, kepintaran artifisial, krisis ekologis, kejuaraan global, hingga fragmentasi sosial. Medan khidmah berubah, maka instrumen perjuangannya pun kudu berubah. Di kembali sarung nan sering diasosiasikan dengan tradisionalitas sesungguhnya tersimpan salah satu prasarana sosial terbesar Indonesia. Pesantren, madrasah, masjid, majelis taklim, jaringan kiai-santri dan alumni, perguruan tinggi, organisasi sosial, hingga unit-unit ekonomi membentuk jejaring kepercayaan nan menjangkau masyarakat sampai akar rumput. Tantangan abad kedua NU lantaran itu bukan lagi sekadar memperbesar organisasi, melainkan memperbesar dampaknya bagi bangsa.

MODAL SOSIAL KE PRODUKTIF

Robert Putnam melalui konsep social capital menunjukkan bahwa kemajuan masyarakat tidak hanya ditentukan modal finansial dan lembaga formal. Kepercayaan, jejaring, dan keahlian bekerja berbareng merupakan modal pembangunan nan sama berharganya.

Kaum pesantren memilikinya dalam skala luar biasa. Relasi kiai-santri, jaringan alumni, tradisi gotong royong, dan kedekatan dengan masyarakat membentuk trust infrastructure nan apalagi tidak mudah dibangun oleh negara ataupun korporasi. Namun, di situlah paradoksnya. Besarnya modal sosial dan kultural kaum sarungan belum sepenuhnya terkonversi menjadi modal produktif. Kita mempunyai jutaan santri, tetapi belum cukup banyak santripreneur nan membangun perusahaan berskala besar. Kita mempunyai ribuan pesantren, tetapi belum banyak nan berkembang menjadi pusat inovasi, industri halal, pertanian modern, ekonomi hijau, teknologi, ataupun pusat riset. Jaringan sosialnya luas, tetapi belum sepenuhnya tersambung menjadi rantai nilai ekonomi. Dengan kata lain, kita mempunyai network, tetapi belum sepenuhnya menjadi economic ecosystem; mempunyai trust, tetapi belum optimal menjadi productive capital. Inilah salah satu agenda terbesar abad kedua NU.

MOMENTUM KEPEMIMPINAN BARU

Terpilihnya Gus Kikin membikin agenda tersebut menemukan momentum nan menarik. Ia tumbuh dari tradisi pesantren sebagai pengasuh Tebuireng, tetapi sekaligus mempunyai pengalaman panjang dalam bumi usaha, termasuk sektor energi. Pertemuan pengalaman pesantren dan entrepreneurship itu membawa simbolisme penting: masa depan pemberdayaan umat tidak cukup hanya berbincang tentang pengedaran kesejahteraan, tetapi juga pembuatan kemakmuran.

Namun, kepemimpinan baru tidak semestinya dibebani kultus personal. Latar belakang seorang pemimpin hanyalah peluang. Ukurannya tetap terletak pada apakah organisasi bisa membangun lembaga nan memperkuat melampaui periode kepemimpinannya.

Karena itu, agenda ekonomi NU perlu bergerak melampaui semboyan kemandirian ekonomi umat. Besarnya penduduk nahdliyin memang merupakan market power. Akan tetapi, penduduk NU tidak boleh berakhir menjadi pasar. Mereka kudu semakin banyak menjadi produsen, entrepreneur, profesional, inovator, investor, dan pemilik aset produktif. Transformasi ekonomi terjadi ketika market power dapat dikonversi menjadi productive power.

Untuk itu, pemberdayaan tidak cukup berupa training UMKM, support modal, alias aktivitas ekonomi sporadis. nan dibutuhkan adalah arsitektur ekonomi nan menghubungkan pesantren, koperasi, UMKM, pengusaha, dan ahli nahdliyin, perguruan tinggi, lembaga keuangan, zakat-wakaf, teknologi, serta jaringan alumni ke dalam rantai nilai. Bayangkan andaikan ribuan pesantren terkoneksi dalam ekosistem produksi dan perdagangan; UMKM pesantren masuk rantai pasok industri halal; koperasi dikelola dengan teknologi dan tata kelola modern; wakaf membiayai aset produktif; santri terbaik memperoleh akses kepada sains, AI, dan keahlian masa depan; sementara pengusaha serta ahli nahdliyin menjadi mentor, investor, sekaligus pembuka akses pasar. Pesantren dengan demikian tidak hanya menghasilkan pencari kerja, tetapi juga pembuat pekerjaan.

SARUNGAN DIVIDEND KE NATIONAL DIVIDEND

Indonesia mengenal demographic dividend. Sudah waktunya kita berbincang tentang sarungan dividend: faedah pembangunan nan lahir ketika besarnya ekosistem pesantren sukses dikonversi menjadi modal manusia, sosial, ekonomi, dan intelektual. Game changer-nya bukan semata tambahan anggaran. Ia terletak pada transformasi kapabilitas dan konektivitas. Santri masa depan kudu bisa membaca kitab sekaligus data, memahami fikih sekaligus teknologi finansial, menjaga tradisi sekaligus menciptakan inovasi. Pesantren dapat berkembang menjadi simpul koperasi modern, inkubator bisnis, pusat sertifikasi halal, smart farming, daya terbarukan, literasi digital, hingga pengelolaan amal dan wakaf produktif.

Modernisasi pesantren lantaran itu tidak berfaedah mengganti sarung dengan jas alias meninggalkan kitab untuk algoritma. nan diperlukan adalah modernisasi kapabilitas tanpa tercerabut dari akar nilai. Lebih jauh, sarungan dividend tidak boleh berakhir menjadi dividen ekonomi bagi penduduk nahdliyin. Ia kudu berkembang menjadi national dividend.

Ketika pesantren menghasilkan entrepreneur, lapangan kerja tercipta untuk masyarakat. Ketika koperasi pesantren naik kelas, ekonomi lokal bergerak. Ketika wakaf menjadi produktif, aset sosial bertambah. Ketika santri menguasai teknologi, kualitas modal manusia Indonesia meningkat. Ketika UMKM nahdliyin masuk rantai pasok nasional dan global, pedoman produksi nasional ikut menguat. Dengan demikian, kemajuan ekonomi kaum sarungan bukan proyek eksklusif sebuah kelompok. Ia menjadi bagian dari strategi memperbesar kelas produktif Indonesia.

KEKUATAN EKONOMI DAN MORAL

Meski demikian, terdapat satu pagar nan tidak boleh dilampaui. Transformasi ekonomi jangan sampai mengubah organisasi sosial-keagamaan menjadi sekadar konglomerasi kepentingan. NU mempunyai modal nan apalagi lebih mahal daripada kapital finansial: kepercayaan.

Putnam membedakan bonding social capital, nan memperkuat solidaritas internal dengan bridging social capital nan menghubungkan golongan berbeda. Indonesia nan plural sekaligus rentan terpolarisasi memerlukan keduanya. Karena itu, semakin kuat ekonomi kaum sarungan, semakin besar pula tanggung jawab sosialnya. Kekuatan tersebut kudu menciptakan spillover: membuka pekerjaan, memperkuat UMKM lokal, mengurangi ketimpangan, memperbesar mobilitas sosial, dan menghubungkan golongan masyarakat nan berbeda.

Prinsip serupa bertindak dalam politik. Politik merupakan bagian sah dari demokrasi, tetapi kekuatan kaum sarungan tidak boleh diukur dari seberapa dekat mereka dengan pusat kekuasaan. Ketika modal sosial terlalu jauh dikonversi menjadi modal politik jangka pendek, aset termahal berjulukan kepercayaan justru berisiko tergerus.

Pesantren kudu dekat dengan persoalan bangsa tanpa kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan. Ia dapat berdiri berbareng negara ketika kemaslahatan diperjuangkan, tetapi tetap bisa berdiri di hadapan negara ketika keadilan kudu disuarakan. Di situlah kaum sarungan menjadi bridging force: mempertemukan kepercayaan dan kebangsaan, tradisi dan modernitas, pusat dan daerah, kebanyakan dan minoritas, generasi lama dan generasi digital.

DARI JOMBANG UNTUK INDONESIA

Muktamar Jombang lantaran itu semestinya dibaca bukan sebagai akhir kontestasi kepemimpinan, melainkan awal penelitian besar abad kedua NU: mampukah modal sosial nan dihimpun selama satu abad dikonversi menjadi modal produktif tanpa mengorbankan modal moral?

Jika berhasil, sarungan dividend bukan utopia. Jaringan pesantren dapat berkembang menjadi salah satu prasarana pembangunan berbasis masyarakat terbesar di Indonesia. Dan, ketika manfaatnya melampaui pagar organisasi, sarungan dividend bakal menjelma menjadi national dividend.

Masa depan kaum sarungan sesungguhnya bukan perjalanan dari pinggiran menuju pusat. Mereka tidak pernah berada di pinggiran sejarah republik. Tantangannya justru mengubah kekuatan nan selama ini tersebar menjadi daya transformasi: dari penjaga tradisi menjadi produsen pengetahuan, dari pedoman massa menjadi kekuatan produktif, dari konsumen menjadi pemilik aset, dan dari solidaritas internal menjadi jembatan sosial kebangsaan.

Muktamar telah selesai. Kepemimpinan telah dipilih. Kini pertanyaan sejarahnya bukan lagi seberapa besar NU, melainkan seberapa besar kemaslahatan nan bisa diciptakannya bagi Indonesia. Republik ini tidak hanya memerlukan ekonomi nan semakin besar dan teknologi nan semakin maju. Di tengah fragmentasi sosial, Indonesia juga memerlukan kekuatan nan memastikan kemajuan tidak kehilangan nilai dan perbedaan tetap dapat hidup dalam satu rumah kebangsaan.

Dari Jombang, kaum sarungan mempunyai kesempatan membuktikan bahwa tradisi bukanlah musuh modernitas. Tradisi justru dapat menjadi akar bagi transformasi. Di situlah sarung menemukan makna modernnya: dari identitas menjadi kekuatan produktif, dari kekuatan umat menjadi perekat kebangsaan.