Mendagri Ungkap 79 Pemda Butuh Rp3,7 Triliun untuk Bayar Gaji Pegawai

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kebutuhan biaya untuk menutup pos shopping pegawai di 79 Pemerintah Daerah mencapai Rp3,5 triliun - Rp3,7 triliun.

Tito mengatakan 79 wilayah itu merujuk pada info Pemda nan memerlukan Top Up Transfer ke Daerah (TKD).

"Jadi jika shopping pegawainya saja 79 itu jika enggak salah nyaris Rp3,5 triliun gitu," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/8).

Tito menyebut hitungan itu hanya untuk pos shopping pegawai saja, jika ditambahkan nan lain, maka jumlahnya nyaris Rp14 triliun.

"Tapi jika datanya Pak Menteri Keuangan, beliau menghitung kira-kira nyaris Rp20 triliun," ucap dia.

Tito juga mengonfirmasi bahwa pemerintah mencatat sedikitnya 79 wilayah di Indonesia mengalami kesulitan fiskal bayar penghasilan pegawai, khususnya setelah ada penambahan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia pun turut meluruskan disinformasi nan sempat beredar mengenai penolakan tambahan biaya dari pemerintah pusat.

Tito menegaskan Kemendagri tidak menghalangi alokasi tambahan anggaran, melainkan menerapkan tiga langkah terstruktur agar penyaluran support fiskal tepat sasaran.

"Oke, kita turun tim. Begitu kita bedah, rupanya banyak nan enggak efisien. Harwatnya terlalu banyak, meeting-lah, kemudian terlalu banyak kegiatan-kegiatan apa, perjalanan dinas, kurangin. Begitu dikurangin, rupanya cukup untuk bayar gaji.," ujarnya.

Pada saat nan sama, Tito menyampaikan Kementerian Keuangan mencatat ada 409 wilayah nan tetap mempunyai kewenangan alokasi DBH belum terbayarkan dengan perkiraan nilai kebutuhan mencapai nyaris Rp20 triliun.

"Tentu kami di Kemendagri sangat senang. Nggak mungkin saya menghalangi," ujar dia.

(mnf/kid)

[Gambas:Video CNN]