Mendagri Tegaskan Daerah Fiskal Rendah-Terdampak Bencana Jadi Prioritas TKD

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menjalankan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah wilayah (Pemda), termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah.

Hal itu disampaikan Tito dalam konvensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menekankan bahwa Kemendagri bakal terus mengevaluasi perkembangan pendapatan dan shopping daerah. Berdasarkan info Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026, total realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp606,8 triliun alias 51,05 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode nan sama pada 2025 nan mencapai Rp691,8 triliun alias 51,93 persen.

Di sisi lain, realisasi shopping wilayah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun alias sekitar 42,5 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan periode nan sama pada 2025 sebesar Rp576,4 triliun alias sekitar 41,7 persen.

Tito mengatakan pada 5 Agustus 2026, pemerintah telah memberikan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun kepada daerah. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk membantu wilayah nan menghadapi kesulitan dalam membiayai shopping pegawai, khususnya pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta membantu wilayah dengan kapabilitas fiskal rendah.

"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran shopping pegawai nyaris semuanya bisa diatasi," ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Ia menambahkan, Kemendagri tetap melakukan pertimbangan terhadap sejumlah wilayah nan memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam kesempatan nan sama, Mendagri menekankan bahwa pemerintah pusat juga memberikan perhatian besar terhadap wilayah terdampak bencana. Dukungan tersebut diwujudkan dengan terus mendorong agar wilayah terdampak memperoleh support fiskal nan memadai melalui tambahan TKD.

"Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi jika ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping nan daerah-daerah nan PAD nan rendah itu nan menjadi prioritas kedua adalah wilayah bencana," sambung Tito.

Ia mengingatkan wilayah agar terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Kemendagri secara rutin melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan ekonomi dan inflasi daerah.

Di samping support melalui TKD, Tito menilai beragam program pemerintah pusat nan menyentuh sektor pelayanan dasar juga bakal membantu Pemda. Program tersebut antara lain revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan akomodasi puskesmas, serta penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Kita memandang ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu bakal sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut datang dalam forum tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah jejeran Kabinet Merah Putih lainnya.

(akn/ega)