Mendagri Minta Dana Otsus Papua-Aceh & Danais DIY Harus Dirasakan Warga

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh serta Dana Keistimewaan (Danais) DIY kudu bisa diawasi. Dana itu juga kudu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Dana Otsus (kalau) betul-betul terpakai untuk perihal nan sangat riil ini bakal sangat bagus sekali, lantaran kita bisa mengontrol, pengawasan semua pihak," kata Tito dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).

Tito menjelaskan, meski sejumlah parameter makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, nomor kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan, tata kelola tetap perlu diperbaiki agar penerapan biaya Otsus melangkah optimal.

Percepatan implementasi, menurutnya, bisa ditempuh melalui beberapa langkah. Di Papua lewat perbaikan persyaratan penyaluran, sementara di Aceh melalui penguatan kewenangan dan kelembagaan.

"Terutama masalah tata kelola, perencanaan, eksekusi, administrasi," tambah Tito.

Kementerian Dalam Negeri berbareng Kementerian Keuangan juga telah melakukan pendampingan untuk memastikan Dana Otsus tersalur tepat dan efektif.

"Ini upaya kita untuk membantu wilayah Papua (yang) punya Dana Otsus, (masih) tergantung dari pusat, tapi terlambat penyaluran lantaran sistem administrasi, dan kita (bantu) selesaikan," jelasnya.

Tito juga menyoroti praktik baik penerapan Danais di DIY nan mencatatkan tingkat penyerapan di atas 95 persen. Angka itu mencerminkan kualitas perencanaan, eksekusi, tata kelola, dan SDM nan baik.

Program-program nan menggunakan Danais di DIY apalagi dilengkapi penandaan khusus, seperti pada area Teras Malioboro, becak listrik, hingga program lumbung pangan nan mencantumkan logo Danais. Pelabelan itu merupakan inisiatif Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai corak transparansi kepada publik.

"Kita memandang bahwa Jogja ini bisa menjadi model gimana Dana Otsus, Dana Kekhususan, Dana Keistimewaan itu riil betul-betul memberikan faedah dan terbuka, transparan," tandasnya.

(anl/ega)