Mendagri Jamin Penilaian Apresiasi Pemda Berprestasi Berjalan Objektif

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 melangkah secara objektif. Proses ini merujuk penuh pada info kuantitatif serta parameter keahlian nan terukur secara berkala.

Langkah ini diambil guna menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh wilayah nan berkompetisi. Evaluasi performa mencakup sektor penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pembiayaan kreatif, pengendalian inflasi, hingga penekanan nomor pengangguran terbuka.

"Tim nan menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Tito menjelaskan bahwa info nan digunakan berkarakter kuantitatif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator nan dipakai merupakan isu-isu nan selama ini menjadi perhatian pemerintah, seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan inflasi, unik untuk inflasi, datanya dipantau dan diperbarui setiap minggu.

Kemendagri membagi penyelenggaraan apresiasi ke dalam enam regional, ialah Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua. Skema regional ini diterapkan agar kejuaraan berjalan lebih proporsional dan memberi ruang nan setara bagi wilayah sesuai kapabilitas masing-masing.

Di samping menghadiri aktivitas apresiasi, Tito juga menjalani sejumlah agenda strategis lain di Yogyakarta. Dua di antaranya adalah aktivitas mengenai program perumahan rakyat dan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali.

"Masalah perumahan ini berasosiasi langsung, berbanding lurus dengan kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrem. Akar masalah nan utamanya di rumah. Kemudian Rapat Forkopimda oleh Menko Polkam. Jadi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan," jelas dia.

Tito menyampaikan bahwa rangkaian apresiasi pemda bakal terus berlanjut, termasuk di regional Papua nan jadwalnya menyusul dalam waktu dekat. Program ini diharapkan mendorong wilayah untuk terus berinovasi dan menghadirkan akibat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa program apresiasi ini sekaligus menjadi pesan kepada publik bahwa tetap banyak kepala wilayah nan bekerja dengan baik di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus norma nan melibatkan pejabat daerah.

"Sekaligus aktivitas ini untuk memberikan message kepada publik bahwa terlepas tadi ada beberapa kepala wilayah nan mungkin menghadapi masalah hukum, [tapi] cukup banyak kepala wilayah nan peduli kepada rakyatnya. Berprestasi, bisa menangani kemiskinan, pengangguran, kemudian inflasi," tandasnya.

(rir)

Add as a preferred
source on Google