Mendagri: Inflasi Kita Terjaga Sangat Baik di Angka 2,88% Dari 3,34%

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut inflasi Indonesia terjaga di tengah gejolak geopolitik global. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan alias year-on-year (yoy), turun dari 3,34% pada bulan sebelumnya.

"Tapi good news-nya, rilis minggu lampau oleh Kepala BPS Ibu Winny, itu inflasi kita terjaga sangat baik di tengah gejolak geopolitik nan tidak ringan, ya. Terjaga di nomor 2,88%, turun dari nomor 3,34% year-on-year di bulan nan lalu," kata Tito usai aktivitas Sinkronisasi Layanan BPHTB, Layanan Pertanahan serta Integrasi Data Perpajakan dan Pertanahan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8).

Tito menilai nomor tersebut tetap berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah, ialah 2,5% plus minus 1%. Dengan demikian, inflasi nasional tetap berada dalam kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Menurut Tito, tingkat inflasi tersebut dinilai relatif seimbang bagi produsen maupun konsumen.

"Di bulan Juli 2,88% itulah sesuai sasaran pemerintah, ideal. 2,5% plus minus 1%, 1,5% sampai 3,5%. Ini nomor nan berimbang menyenangkan petani, produsen, nelayan, pabrik, dan juga menyenangkan konsumen lantaran enggak terlalu berat," ujar Tito.

"Meskipun kita lihat memang ada daerah-daerah di atas 3,5% tadi sudah kita sampaikan," lanjutnya.

Beberapa komoditas nan tetap menjadi perhatian ialah cabe rawit, cabe merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Tito mengatakan sejumlah komoditas nan sebelumnya mengalami kenaikan mulai menunjukkan kondisi nan lebih terkendali. Salah satunya bawang putih nan sebelumnya nyaris dua bulan berada di posisi teratas sebagai penyumbang kenaikan harga.

"Beberapa waktu nan lampau nan naik adalah bawang putih, nyaris dua bulan menempati posisi nomor satu. Sekarang bawang putih sudah terkendali, artinya distribusinya sudah lancar dari importir," jelas Tito.

Harga minyak goreng juga disebut mulai mengalami penurunan. Sementara itu, nilai beras relatif stabil meski tetap terdapat sejumlah wilayah nan mengalami kenaikan.

Tito menyebut terdapat 108 kabupaten/kota nan mengalami kenaikan nilai beras. Namun, dari total 514 kabupaten/kota, sebanyak 306 wilayah relatif terkendali dan 59 wilayah lainnya justru mengalami penurunan nilai beras.

"Jangan dipotong, ada 306 lagi wilayah kan 514 kabupaten/kota nan relatif terkendali. Bahkan 59 wilayah nilai beras relatif turun," tegas Tito.

Untuk mengantisipasi kenaikan nilai komoditas, Tito mengatakan Kemendagri berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Badan Pangan Nasional. Pemerintah wilayah juga diminta menggunakan info nilai untuk melakukan intervensi, termasuk melalui operasi pangan, guna menekan kenaikan nilai komoditas.

"Dan juga kepada daerah-daerahnya kita minta untuk kita share datanya untuk mereka melakukan tindakan juga untuk menekan, bisa dengan operasi pangan ataupun nan lain," tutup Tito.