Mendagri dan Menteri PKP Bahas Penanganan Rumah Warga Terdampak Gempa NTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berbareng Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas penanganan rumah penduduk nan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan kerusakan rumah tersebut melibatkan beragam pihak terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pengembang.

“Nah, unik untuk masalah perumahan, ya kita selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian,” katanya saat menghadiri Rapat Bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pemerintah terus mendata secara presisi jumlah rumah nan mengalami kerusakan nan dibagi dalam kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Mendagri menyebut, nyaris semua penanganan kerusakan rumah nantinya menggunakan skema in situ, ialah proses pembangunan rumah nan dilakukan langsung di lahan tempat rumah tersebut terdampak gempa.

Ia menambahkan, terdapat sekitar delapan kabupaten di NTT nan terdampak gempa. Kerusakan terjadi pada rumah, gedung pemerintah, sekolah, hingga akomodasi publik lainnya, seperti jalan dan jembatan. Rekonstruksi rumah belum dapat dilakukan segera lantaran sejumlah wilayah tetap mengalami guncangan. Pembangunan kembali bakal dilakukan setelah kondisi dinilai stabil dengan support lintas pihak.

“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, lantaran tetap dalam kondisi guncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” tuturnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya pendataan sebagai dasar penanganan dan rekonstruksi rumah penduduk terdampak. Pendataan dilakukan secara by name by address dengan melibatkan kepala desa dan camat hingga Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah. Pendataan juga perlu menggunakan petunjuk teknis dari BNPB mengenai pengelompokkan rusak ringan, sedang, dan berat berasas akibat musibah gempa.

“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun kelak bakal berkembang, lantaran nan tadi, nan tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang alias berat jadinya, lantaran tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa ya, camat, dan by name by address,” ungkapnya.

Di samping penanganan rumah, Mendagri menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat nan tetap tinggal di tenda juga menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan kesiapan makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan, termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan.

“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah nyaris semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih sigap masuk,” tandasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan beragam perusahaan developer properti.