Mendagri & Menteri PKP Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah di Matraman

Jakarta -

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperluas akses kediaman layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun realisasinya melalui kehadiran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) nan menyasar rumah tidak layak huni.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berbareng Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima BSPS alias bedah rumah di Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, hari ini. Peninjauan nan juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tersebut untuk memastikan support diterima oleh masyarakat nan membutuhkan.

Dalam peninjauannya, Tito dan Maruarar Sirait memandang langsung kondisi dalam rumah sekaligus berbincang dengan pemilik. Dari keterangannya, penunggu rumah mengaku belum pernah mendapatkan support perumahan. Program BSPS merupakan support pertama nan dia terima selama menempati rumah tersebut.

Adapun berasas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan dikelola BPS, penduduk nan berkepentingan memang layak menerima support bedah rumah. Hal ini baik dari segi kondisi rumah maupun pendapatan setiap bulan.

"Memang inilah upaya Bapak Presiden berupaya untuk menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia nan tidak mudah," kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Lebih lanjut, Tito menyadari tetap banyaknya masyarakat nan tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, tahun ini jumlah rumah nan disasar program BSPS jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

"Tapi memang tetap banyak backlog (rumah layak huni) nan kudu kita kerjakan," ujarnya.

Selain BSPS, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun, Mendagri berambisi pemerintah wilayah (Pemda) tak hanya membebaskan BPHTB dan PBG untuk membantu masyarakat mempunyai rumah layak huni. Dirinya mendorong Pemda dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dukungan tersebut perlu dilakukan termasuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menjelang seremoni Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, Tito mendorong seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta semakin memperkuat kerjasama menyelesaikan persoalan salah satunya satunya rumah tidak layak huni.

"Saya mengharapkan dari DKI juga mengalokasikan anggaran untuk perumahan," tutupnya.

Turut datang dalam kesempatan itu antara lain Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto, para ketua tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, Camat Matraman Bambang Pangestu, serta pejabat mengenai lainnya.

(akn/ega)