Mendagri Ajak APEKSI Optimalkan Peran Forkopimda Atasi Persoalan Daerah

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membujuk jejeran kepala wilayah nan tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) memperkuat peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengatasi beragam persoalan di daerah.

"Kalau seandainya Forkopimda kompak, nyaris semua persoalan wilayah itu selesai. Tapi jika untuk ketua Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Tito mengatakan kepala wilayah dapat secara rutin menggelar rapat berbareng Forkopimda untuk memetakan persoalan nan dihadapi daerah. Hal tersebut mencakup persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana. Daerah juga dapat bersinergi dengan jejeran TNI dan Polri untuk mengatasi persoalan nan lebih kompleks.

Tito menilai koordinasi nan dilakukan secara intensif bakal memperkuat keselarasan hubungan antarunsur Forkopimda. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.

"Nah ini nan saya minta betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai ketua Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," katanya.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa dinamika dunia saat ini berakibat langsung terhadap masyarakat, khususnya di sektor pangan dan energi. Kepala wilayah perlu mewaspadai gejolak tersebut dengan menggelar rapat secara rutin serta memperkuat koordinasi.

"Nah, oleh lantaran itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga tim pengendali inflasi wilayah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," tuturnya.

Guna memaksimalkan upaya tersebut, kepala wilayah dapat bekerja-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, potensi kenaikan nilai kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih awal serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.

Di sisi lain, dalam forum tersebut Tito juga membujuk kepala wilayah untuk menangkap program kerja prioritas nasional. Program tersebut meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian daya dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.

"Ini program ini rekan-rekan kudu tangkap, lantaran jika enggak tangkap, rugi. Karena anggaran nan digunakan besar untuk setiap program ini," tutupnya.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, para wali kota Komisariat Wilayah I APEKSI, serta pihak mengenai lainnya.

(prf/ega)