Kala Banteng Merah Melawan Cap Partai Abu-abu

PDIP mendapat cap sebagai partai abu-abu lantaran posisinya dalam pemerintahan. Partai dengan lambang banteng merah itu pun melawan cap tersebut.

Cap ini bermulai dari Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Said menegaskan partainya tak terlibat dalam menggerakkan massa. Hal itu disampaikan Said merespons tudingan aliansi mahasiswa berjulukan BEM Bersatu mengenai adanya dugaan kedekatan Tiyo Ardianto, nan merupakan salah satu penggerak aksi, dengan tokoh PDIP.

"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap beragam demonstrasi, baik akhir Agustus nan lampau maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Said menyebut tindakan nan ditudingkan bukan langkah PDIP. Ia menyebut, jikapun ada tudingan sosok Andi Widjajanto dalam massa tersebut, dia meminta tak ditafsirkan bahwa itu adalah PDIP.

"Tegas nan disampaikan Ibu, lantaran itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh beragam pihak, keikutsertaan alias jalan-jalan nan terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ungkapnya.

Cap Partai Abu-abu

Menanggapi pernyataan Said, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas mengenai posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap nan tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.

"Saya harap, mengambil sikap nan tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa nan menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam tindakan demo beberapa hari lalu.

Dia mengatakan saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya mengawal beragam program Prabowo agar melangkah sesuai target. Sebab itu, dia menilai diperlukan soliditas dan kejelasan sikap dari PDIP.

"Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program melangkah sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua memerlukan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," ujarnya.

Jazilul menegaskan pihaknya menghormati setiap pandangan politik nan berbeda. Namun, dia meminta agar ada sikap jelas agar tak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita, ataupun nan ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari nan lain. Tapi, jika ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya agar gentle saja," ujarnya.

Meski PDIP berulang kali menyatakan sebagai partai penyeimbang, tapi Jazilul menilai perihal itu tetap belum cukup jelas. Dia kembali meminta PDIP memperjelas statusnya.

"Belum, belum (belum jelas). Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," ujarnya.

"Jadi, kejadian nan ada menurut saya, lebih memastikan posisinya saja, agar kita bisa bergerak secara baik," imbuh dia.

PDIP Menepis

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi PDIP sangat jelas berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang usai PKB meminta sikap partainya tak abu-abu. Ganjar mengatakan sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai.

"Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan kegunaan penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil sistem organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada nan abu-abu," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6).

Ganjar mengatakan kegunaan penyeimbang nan dijalankan PDIP bukan berfaedah menolak seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, PDIP bakal mendukung kebijakan nan berpihak kepada rakyat dan mengkritik kebijakan nan dianggap tak tepat.

"Seperti cacatan kami soal MBG, KDMP, pendidikan, kesehatan, polugri, bencana, dan lain-lain. Checks and balances adalah fondasi kerakyatan nan sehat," ujarnya.

Ganjar lantas menyinggung dinamika politik di Indonesia. Menurutnya, posisi politik tidak selalu ditentukan oleh siapa nan menjadi musuh dalam pemilu.

"Kita semua tahu, siapa nan tetap konsisten dalam barisan dan siapa nan kemudian masuk dan akhirnya berada di barisan penguasa namalain berasosiasi dalam pemerintahan. Itu adalah kewenangan politik setiap partai dan kami menghormatinya," ungkapnya.

Ganjar menilai setiap partai sebaiknya konsentrasi menjelaskan sikap politik masing-masing. Dia menegaskan partainya tak butuh penilaian partai lain.

"Karena itu, bakal lebih bijak jika setiap partai konsentrasi menjelaskan sikap politiknya sendiri, bukan mendefinisikan sikap partai lain. PDI Perjuangan tidak memerlukan sertifikat kejelasan politik dari pihak mana pun," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid nan meminta PDIP bersikap tegas mengenai posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Andreas menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah.

"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).

"Itu keputusan kongres partai," sambungnya.

Menurutnya, sikap politik PDIP telah jelas. Andreas mengatakan pihaknya juga tak pernah mengurusi partai lain.

"Saya tidak pernah mengurusi partai orang lain, saya berambisi partai lain juga tidak mengurusi partai kami. Biarkanlah rakyat nan bakal menilai partai-partai nan ada dan membikin keputusan dalam pileg," ujarnya.

Terkait posisi PDIP saat ini sudah jelas dan tidak perlu dipersoalkan oleh partai lain, Andreas justru menyinggung partai-partai nan berada dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, partai di koalisi pemerintah pun belum jelas.

"Memang nan di koalisi juga jelas?" katanya.

Said Abdullah pun kembali memastikan PDI Perjuangan telah memutuskan sikap politik sebagai partai penyeimbang di pemerintahan saat ini. Sikap tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan.

"Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat nan menjalankan sistem oposisi," kata Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Dia mengatakan posisi itu membikin PDIP kudu bersikap secara objektif dan proporsional. Said Abdullah menjelaskan jika pemerintah menghadirkan kebijakan nan bagus untuk rakyat, maka PDIP bakal memberikan dukungan. Sebaliknya, jika dinilai buruk, maka bakal mengingatkan pemerintah secara konstruktif.

"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum, bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif dan proporsional. Artinya, jika keahlian dan kebijakan pemerintah bagus untuk rakyat, sudah semestinya PDI Perjuangan memberikan support hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan faedah elektoral dari keahlian bagus tersebut," jelasnya.

"Sebaliknya, jika kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif. Dalam posisi seperti ini, belum tentu juga kami mendapatkan untung elektoral," sambungnya.

Dia memastikan partai penyeimbang bukan berfaedah oposisi. Sebab, oposisi merupakan sikap politik nan kehendaknya kerap berlawanan total dengan pemerintahan nan berkuasa.

"Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai patokan main nan digariskan konstitusi kita. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan nan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan akibat negatif elektoral," jelasnya.

Demokrat hingga NasDem Turut Berkomentar

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron bicara posisi politik PDIP nan dinilai PKB abu-abu. Herman mengatakan, dalam sistem politik Indonesia, tak dikenal istilah oposisi secara formal, melainkan berada di dalam alias di luar pemerintahan.

"Sistem politik di Indonesia sebenarnya tidak mengenal oposisi, namun dicirikan oleh parpol nan berasosiasi di dalam pemerintahan alias di luar pemerintahan," kata Herman kepada wartawan, Jumat (19/6).

Herman menyerahkan penilaian mengenai posisi PDIP disebut abu-abu kepada PDIP sendiri. Menurutnya, setiap partai mempunyai kedaulatan untuk menentukan posisinya terhadap pemerintah.

"Sangat tergantung pada sikap partainya, dan kami menghormati kedaulatan dan kewenangan bersikap partai-partai di luar pemerintah," ujarnya.

"Yang pasti, sampai saat ini PDIP memilih jalan di luar pemerintah," imbuh dia.

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni juga turut mengomentari posisi PDIP ini. Dia menilai memang lebih baik menjadi oposisi.

Ia awalnya menyoroti PDIP nan hanya mendukung di saat senang. Kemudian, di saat pemerintah kesulitan, kata dia, PDIP ikut-ikutan menyerang.

"PDIP jangan mau senangnya saja atuh, kala susah malah nimbrung untuk libas pemerintah," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (19/6).

Sahroni mengatakan posisi oposisi lebih gentle. Dia menganggap PDIP saat ini plin-plan.

"Mau oposisi itu lebih gentle daripada plin-plan, lebih baik oposisi itu lebih gentle, agar jelas," ucap dia.

Posisi PDIP Dipertanyakan

Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji bicara soal posisi politik PDIP nan disorot PKB. Sarmuji menilai rakyat dapat menilai posisi politik PDIP nan disebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.

"Terserah PDIP saja. Tapi jika membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6).

Sarmuji mengatakan saat ini PDIP tidak berasosiasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sarmuji juga mempertanyakan dengan peran penyeimbang nan diklaim PDIP.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa nan diseimbangkan? Nanti rakyat nan menilai," ujarnya.

"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi nan mau membaca. Tidak perlu memaksa agar jelas. Kita hormati saja," imbuh dia.

(rdp/rdp)