Mendagri: 24 Ribu Kopdes Diverifikasi, Tak Sesuai Spesifikasi Harus Diperbaiki

Jakarta -

Bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dibangun sekitar 24 ribu. Pemerintah mengecek kepantasan hingga spesifikasi gedung tersebut.

"Tadi aktivitas tahapan verifikasi dan pengesahan Koperasi Desa Merah Putih nan sudah dibangun 24.000 sekian bangunan. Nah, ini perlu dilakukan verifikasi, sesuai nggak dengan standar spek nan ada," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantornya, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Selain Mendagri, kegitan itu diikuti Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Tito mengatakan verifikasi dan pengesahan bakal melibatkan banyak pihak.

a"Nah, ini memerlukan support dari Surat Kepala Desa untuk menyetujui verifikasi. Dan setelah itu, dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Kementerian PU, BPKP, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat, bagi daerah-daerah nan jejaring BPKP dan PU-nya kurang bisa," ucap dia.

Tito menjelaskan, setelah tahapan verifikasi dan pengesahan selesai, bakal dibuat Berita Acara Serah Terima ke Kepala Desa. Dia mau memastikan gedung nan dibangun sesuai dengan standar nan sudah ditentukan.

"Tapi jika seandainya itu nggak sesuai, belum spek, dikembalikan lagi untuk diperbaiki," tegasnya.

Sementera itu, Mendes Yandri Susanto mengatakan Kementerian Desa (Kemendes) sangat mendukung koperasi Desa Merah Putih. Dia berambisi pemerintah wilayah membantu proses pengesahan dan verifikasi Kopdes.

"Kami dari Kementerian Desa tentu sangat mendukung lantaran menggunakan Dana Desa tentu kami punya kepentingan nan sangat besar gimana Kopdes ini melangkah baik dan lancar semua tahapannya. Sekarang sedang tahapan verifikasi dan validasi. Tentu kami berambisi kepada seluruh Kepala Desa, BPD, kemudian pengurus koperasi di tingkat desa, mari dukung verifikasi dan validasi," kata Yandri.

Yandri mengatakan Kopdes dibangun untuk membantu meningkatkan perekonomian desa.

"Dan lahirnya Kopdes ini dari desa. Jadi dari badan norma nan tercantum di Menteri Hukum itu semuanya dari desa, lahir dari Musyawarah Desa Khusus. Jadi lantaran koperasi ini kelak Kopdes milik desa, asetnya kelak menjadi milik desa, gedung dan kendaraannya, pendapatan dari Kopdes ini 20% masuk ke Desa, maka ini layak untuk kita dukung sama-sama dan ini sesuai dengan program Bapak President Prabowo," kata Yandri.

(jbr/dhn)