Tito Turun Gunung ke Tapteng, Beber Hasil Mediasi Pemakzulan Masinton

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti agar perbedaan sikap politik tak sampai kudu mengorbankan rakyat, apalagi mereka nan tetap tengah menghadapi bencana.

Tito merespons wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu nan berbuntut pada realokasi APBD wilayah tersebut. Padahal, wilayah itu tetap dalam tahap pemilihan pascabanjir.

Tito mengaku telah berjumpa langsung kedua pihak, baik DPRD maupun pejabat pelaksana agar kedua pihak bergotong royong.

"Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membikin gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat," kata Tito usai rapat di kompleks parlemen, Senin (14/9).

Dalam mediasi itu, Tito juga meminta agar pejabat pelaksana dan legislatif mestinya berasosiasi dalam pemulihan bencana. Apalagi, sebagian masyarakat sekarang kudu terpaksa kembali ke pengungsian akibat banjir susulan.

Selama proses itu, anggaran nan dikeluarkan juga tidak sedikit. Pada April, Presiden telah mencairkan anggaran Rp123 miliar, ditambahin Rp14 miliar pada Agustus.

"Tapi jangan sampai ini kemudian saya dengar realisasinya tetap mini lantaran salah satunya perdebatan dengan DPR. Nah, janganlah," katanya.

Ada lima fraksi partai di DPRD Tapteng nan mendorong pemakzulan Masinton. Mereka ialah Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah melangkah tidak optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.

Juru Bicara lima fraksi tersebut, Hazmi Arif Simatupang menyebut pihaknya menemukan dugaan pengelolaan anggaran nan buruk.

Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan musibah banjir nan terjadi di Tapteng. Mereka menilai respons pemerintah wilayah melangkah lambat dan penyaluran support kepada korban belum maksimal.

"Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata dia, Sabtu (5/9).

Teranyar, DPRD Tapteng memutuskan tidak bakal melanjutkan wacana pemakzulan terhadap Masinton. DPRD Tapteng juga telah melaksanakan rapat dengan tim anggaran Pemkab Tapteng agar permintaan mereka diakomodir.

Ada 10 poin permintaan DPRD Tapteng nan sempat dipangkas oleh Pemkab Tapteng.

"Sebenarnya pemakzulan kan tetap wacana aja situ. Dan itu kan tetap panjang tahap-tahapnya jika berproses pun itu," kata Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite kepada CNN Indonesia, Jumat (11/9).

(thr/isn)