Mekanisme Aksi Dini untuk Hadapi Dampak El Nino RI Disebut Perlu DIperkuat

Kekeringan di Cianjur.(Dok. Antara)

MEKANISME tindakan awal dalam menghadapi kejadian El Nino perlu diperkuat agar akibat nan ditimbulkan dapat diantisipasi sejak awal. Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Bidang Perencanaan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB), Djoko Santoso Abi Suroso.

Dalam Dialog Nasional nan diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (4/8), Djoko menjelaskan bahwa El Nino mempunyai pola berulang dan sebenarnya dapat diprediksi. Dampaknya nan luas mencakup kekeringan, keterlambatan masa tanam, kebakaran rimba dan lahan (karhutla), kabut asap, hingga tekanan pada nilai pangan.

"Karena polanya berulang dan dapat diprediksi, kerugian besar pada tiap siklus menunjukkan persoalannya bukan pada ketiadaan informasi, tetapi ketiadaan sistem tindakan dini," ujar Djoko.

Rekam Jejak Kerugian Akibat El Nino

Djoko memaparkan sejumlah info historis mengenai dampak El Nino di Indonesia. Ia mencontohkan El Nino kuat pada 1982/1983 nan memicu kekeringan dan kebakaran rimba besar di Kalimantan Timur.

Selanjutnya, El Nino 1997/1998 nan dijuluki sebagai El Nino of the century menjadi catatan kelam dengan kekeringan terparah dalam lebih dari separuh abad. Fenomena tersebut menyebabkan kebakaran rimba dan lahan seluas lebih dari 9,7 juta hektare, dengan kerugian ekonomi diperkirakan melampaui 4,5 miliar dolar AS.

Dampak signifikan juga terjadi pada periode 2015/2016, di mana karhutla menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan dengan kerugian mencapai Rp220 triliun. Sementara pada 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 487 kejadian kebakaran rimba dan lahan akibat kejadian serupa.

Transformasi Kebijakan Berbasis Risiko

Menurut Djoko, siklus El Nino tidak lagi bisa dianggap sebagai anomali cuaca nan jarang terjadi. Perubahan suasana diproyeksikan bakal meningkatkan gelombang maupun intensitas El Nino kuat, sehingga kesiapsiagaan kudu menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan.

Ia mendorong pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan berbasis akibat (risk-based policy). Pendekatan ini mengedepankan langkah antisipasi sebelum musibah terjadi, bukan sekadar penanganan reaktif setelah akibat muncul.

"Kebijakan berbasis akibat kudu menjadikan peta akibat sebagai dasar pengambilan keputusan serta didukung pembiayaan nan telah disiapkan sebelum musibah terjadi," imbuhnya.

Pentingnya Landasan Ilmiah

Selain sistem aksi, Djoko menilai Indonesia perlu memperkuat landasan ilmiah (science-based policy) dalam kebijakan penyesuaian perubahan iklim. Proyeksi suasana kudu diperbarui secara berkala agar menjadi referensi jeli bagi beragam sektor dalam menyusun langkah adaptasi.

“Yang kudu didahulukan untuk science-based policy ini adalah science-based perubahan iklimnya sendiri. Begitu salah science perubahan iklimnya, maka dalam teori penyesuaian ada maladaptasi, melakukan penyesuaian nan salah,” pungkasnya. (Ant/H-3)