Megawati: Saya yang Bikin BPJS, Sekarang Mulai Dikutik-kutik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga meminta pemerintah tidak mengutak-atik program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Dia apalagi meminta anggaran untuk BPJS ditambah agar manfaatnya tetap dirasakan rakyat kecil.

Megawati mengaku prihatin memandang masyarakat kudu kesulitan mencari duit ketika personil keluarganya sakit. Bahkan, dia mengaku pernah memandang seorang ibu menangis di rumah sakit lantaran anaknya sakit.

“Saya bikin, saya lho nan bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik sepertinya apa? Kenapa?” kata Megawati.

Hal itu disampaikan Megawati saat memimpin peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI berbareng kader PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

Dia kemudian meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan memastikan BPJS tetap ada. Megawati juga meminta anggaran untuk program tersebut ditambah demi kepentingan masyarakat.

“Tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak,” ujarnya.

Megawati mengatakan BPJS dibuat lantaran banyak rakyat mini tidak mudah mendapatkan duit ketika memerlukan biaya pengobatan. Dia pun menceritakan pengalamannya memandang seorang ibu di rumah sakit.

“Saya pernah memandang seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat, ada apa Bu, kok anaknya sakit? Bapaknya belum kembali. Lho kenapa? Cari duit, Bu,” tuturnya.

Menurut Megawati, pengalaman itu menunjukkan pemerintah kudu datang ketika rakyat memerlukan pelayanan kesehatan. Masyarakat, lanjut dia, tidak semestinya sampai kudu menjual peralatan miliknya untuk membiayai pengobatan.

“Saya sedih memandang rakyat itu menjual ini, menjual itu,” katanya.

Megawati menegaskan kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Dia berambisi pelayanan dasar tersebut tetap menjadi perhatian negara.

“Dari situ saya bisa belajar kudu ada nan namanya pemerintah itu juga memberikan hormat kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan. Itu semestinya kerja dari pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.