Media Asing Soroti Surat Keluhan Pengusaha China ke Prabowo

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Media dunia ialah The Straits Times menyoroti beredarnya surat terbuka dari para penanammodal China nan tergabung dalam Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Surat tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai ketidakpastian regulasi, penegakan patokan nan agresif, hingga adanya dugaan praktik pemerasan oleh oknum pejabat di dalam negeri.

Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi secara umum adanya keluhan dari para penanammodal luar negeri mengenai birokrasi perizinan di Indonesia nan menyantap waktu lama. Prabowo mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan satuan tugas unik untuk melakukan deregulasi guna menghilangkan halangan birokrasi nan memicu praktik pungutan liar.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasi upaya normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China mengenai lingkungan upaya saat ini dan pengembangan mereka di masa depan di Indonesia," tulis surat CCCI sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Kamis (14/5/2026).

Surat tersebut memberikan perhatian unik pada industri hilirisasi nikel Indonesia nan didominasi oleh investasi dari Negeri Tirai Bambu. Para pelaku upaya mengeluhkan kenaikan tarif royalti dan perubahan formula nilai bijih nikel nan dilakukan secara mendadak sehingga memicu pembengkakan biaya operasional smelter secara signifikan.

"Pemberlakuan kebijakan nan tiba-tiba ini telah menyebabkan lonjakan 200 persen dalam biaya bijih nikel nan komprehensif. Sebagai penanammodal dan operator terbesar di industri nikel Indonesia, perusahaan investasi China sekarang menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, kerugian operasional nan melebar, dan ketidakseimbangan di seluruh rantai industri," lanjut surat tersebut.

Selain masalah biaya, penanammodal China juga menyoroti pemangkasan drastis kuota penambangan bijih nikel (RKAB) tahun ini nan disebut mencapai 30 juta ton. Pengurangan kuota nan melampaui 70% untuk tambang-tambang besar ini dinilai mengganggu keberlangsungan pengembangan industri hilir di Indonesia.

Prabowo mengakui bahwa banyak pejabat nan memanfaatkan izin untuk mencari untung pribadi dengan meminta hadiah tertentu kepada pengusaha. "Peraturan condong menjadi inisiatif birokrat, terus terang, untuk mencari peluang. Beberapa bakal meminta komisi, meminta duit untuk mempercepat publikasi izin," kata Prabowo.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi beredarnya keluhan tersebut dengan sikap nan lebih tegas terhadap kedaulatan kebijakan nasional. "Indonesia mempunyai kebijakan ekonominya sendiri. Jika perusahaan asing mau pergi, biarkan mereka pergi," ujarnya Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa sejumlah kebijakan nan dikeluhkan, termasuk kenaikan royalti mineral, saat ini tetap dalam tahap peninjauan kembali oleh pemerintah. Ia memberikan sinyal bahwa kemungkinan bakal ada pengecualian tertentu nan diterapkan dalam patokan tersebut, meski perincian teknisnya belum bisa dibeberkan lebih lanjut.

Langkah pengawasan terhadap penduduk asing di area industri strategis juga turut mempertebal kekhawatiran investor, termasuk rumor pengawasan operasional airport pribadi di area industri nikel. Sejumlah kejadian nan terjadi belakangan ini dianggap menjadi sinyal nan membingungkan (mix signal) bagi penanammodal dunia mengenai arah kebijakan investasi di tanah air.

(hoi/hoi)

Add