Media Asing Sorot Prabowo Kontrol Sawit-Batu Bara, Buat BUMN Khusus

3 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Media asing menyoroti pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) unik ekspor di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Ini ditunjukkan ke ekspor sawit batu bara dan besi ferroalloy, campuran besi dengan unsur lain seperti mangan, nikel hingga silikon dan vanadium nan digunakan untuk industri baja.

Media Prancis, AFP, menulis tulisan berjudul "Indonesia's Prabowo announces export controls for coal, palm oil". Disebut bahwa "Prabowo mengumumkan kontrol ekspor komoditas untuk meningkatkan penerimaan pajak lantaran negara berjuang melawan gejolak ekonomi".

"Penjualan di masa mendatang dari semua sumber daya alam- dimulai dengan minyak sawit mentah, batubara, dan paduan nan mengandung besi- bakal melalui perusahaan milik negara nan ditunjuk oleh pemerintah, katanya kepada parlemen," muat media tersebut.

"Ini berfaedah bahwa hasil dari setiap penjualan ekspor bakal diteruskan oleh perusahaan milik negara nan ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku upaya nan mengelola aktivitas tersebut," kutipnya merujuk pernyataan Prabowo.

AFP menyoroti gimana Bursa Efek Jakarta turun nyaris 1,5% sesaat sebelum tengah hari setelah buletin tersebut. Dimuat juga gimana Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mengatakan peraturan tersebut "berpotensi mengubah secara esensial struktur perdagangan kelapa sawit nasional dan membuka ruang luas bagi monopoli perdagangan".

Hal senada juga dimuat laman asing lain, Reuters. Media itu memuat tulisan berjudul "Indonesia to bring commodity exports under centralised control, president says".

"Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintahannya bakal memusatkan ekspor komoditas utama sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperketat kendali negara atas sumber daya alamnya nan melimpah," tulisnya.

"Prabowo mengatakan dalam pidatonya nan berapi-api di parlemen bahwa Indonesia telah kehilangan pendapatan hingga US$908 miliar dalam 34 tahun terakhir lantaran komoditasnya dijual dengan nilai murah, menambahkan bahwa ekspor utama seperti minyak sawit, batubara, dan ferroalloy bakal dijual melalui perusahaan nan dikelola pemerintah pusat," tambahnya.

"Indonesia, kekuatan komoditas global, adalah pengekspor batubara termal dan minyak sawit terbesar di dunia," jelas media itu lagi.

Disebutkan gimana pernyataan Prabowo ini mengkonfirmasi laporan sebelumnya dari dua sumber nan mengetahui masalah ini. Dilaporkan kemarin bahwa Indonesia sedang merencanakan langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan pemerintah atas sumber daya alamnya.

"Menjelaskan lebih lanjut pengumuman Prabowo, Menteri Perekonomian Senior Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pada tahap pertama komoditas nan bakal terpengaruh adalah batubara, minyak sawit, dan ferroalloy, dan setiap tiga bulan pemerintah bakal mengevaluasi komoditas mana nan dapat ditambahkan ke dalam rencana tersebut," tambah Reuters.

"Ia menambahkan bahwa bakal ada periode transisi selama tiga bulan di mana eksportir dan pembeli dapat terus melakukan upaya seperti biasa, tetapi entitas nan ditunjuk pemerintah bakal memantau transaksi ekspor," muat laman itu mengutip Airlangga.

"Kepala biaya kekayaan negara Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, nan berbincang berbareng Airlangga, mengatakan bahwa periode ini dapat diperpanjang hingga akhir tahun. Pada akhir masa transisi, semua ekspor kudu dilakukan melalui perusahaan nan ditunjuk negara, nan bakal diawasi oleh Danantara," tambahnya.

"Selain itu, sebagai bagian dari peraturan lain, mulai 1 Juni semua eksportir sumber daya alam dari Indonesia kudu menyimpan 100% pendapatan ekspor mereka di bank-bank milik negara Indonesia."

Lebih lanjut dimuat laman tersebut, pemerintahan RI memang telah berjanji untuk mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya alam negara. Ini guna mengatasi kekhawatiran tentang praktik under-invoicing dan gimana eksportir mempertanggungjawabkan transfer pricing perusahaan.

"Banyak pengamat dan mahir tidak percaya langkah ini bakal berhasil," tulisnya lagi.

"Badan (pengendalian ekspor) mungkin bakal menciptakan lebih banyak distorsi daripada menjadi solusi untuk distorsi tersebut, di atas distorsi parah nan sudah dihadapi eksportir," kata Rizki Siregar, seorang ahli ekonomi perdagangan internasional di Universitas Indonesia (UI), dikutip Reuters.

(sef/sef)

Add