Masih Fokus Rapikan Data, BGN Belum Bahas Anggaran MBG untuk 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah belum membahas alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026. Saat ini, BGN tetap berfokus merapikan info penyelenggaraan program nan telah berjalan.

"Untuk mengenai anggaran, belum kami bahas. Kami lagi sisir semua," kata Sudaryono dalam konvensi pers di instansi BGN, Senin (27/7).

Menurut Sudaryono, proses penyisiran dilakukan untuk memastikan seluruh info program akurat. BGN tengah memverifikasi letak setiap dapur MBG, titik geotagging, sekolah nan dilayani, serta jumlah penerima faedah di setiap wilayah.

Ia menjelaskan, pendataan tersebut mencakup jumlah dapur nan beroperasi, sekolah nan dilayani, jumlah siswa penerima manfaat, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita nan belum bersekolah.

"Sehingga kita bisa punya exact number, dapurnya berapa, jumlah sekolah nan dilayani berapa, jumlah siswa nan dilayani berapa, ibu mengandung berapa, ibu menyusui berapa, dan balita nan belum sekolah berapa. Itu kudu clear, dan bakal kami umumkan," ujarnya.

Selain pendataan, BGN juga memprioritaskan pengawasan terhadap penyelenggaraan program nan sudah berjalan. Sudaryono mengatakan pihaknya mau memastikan tidak ada pelanggaran serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran MBG.

Ia menyebut saat ini terdapat 27.469 dapur SPPG nan sedang diverifikasi. Hal ini bermaksud agar seluruh letak jasa dan penerima faedah terdokumentasi dengan jelas.

"Yang sekarang ini ada 27.469 dapur ini kudu transparan melayani di mana, dan itu clear semua dulu. Baru kelak kami bakal memberikan agunan kepada 3T, kepada mitra nan sudah membangun, dan kepada perusahaan-perusahaan lain. Doakan kami bisa segera menyelesaikan ini," ujarnya.

Sudaryono juga menjelaskan BGN telah melakukan penertiban internal dengan memberikan hukuman terhadap pegawai maupun mitra nan melakukan pelanggaran. Per 27 Juli 2026, BGN memberhentikan 261 pegawai non-ASN nan terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.

BGN juga tengah memproses balasan disiplin terhadap 9 ASN dan PPPK nan diduga melakukan pelanggaran berat dan berpotensi pemecatan. Sementara itu, 39 pegawai dengan balasan disiplin ringan lainnya dijatuhi hukuman ringan berupa mutasi, demosi, dan hukuman administratif.

BGN juga menyuspensi permanen 833 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran terbukti melakukan pelanggaran. Rinciannya meliputi 98 dapur berada di Wilayah I (Sumatera), 311 dapur di Wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 dapur di Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, NTT, Papua)

Sudaryono menegaskan, berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dapur nan disuspensi kali ini tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.

"Dapur nan di-suspend secara permanen ini bukan seperti nan lalu. Dulu di-suspend tetapi tetap dibayar. Kalau sekarang sudah di-suspend, tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul di-suspend lantaran pelanggaran," tegasnya.