Masa Darurat Usai, Penanganan Pascabencana Sumatera Masuk Fase Pemulihan

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pemerintah mulai memasuki fase pemulihan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito menjelaskan masa tanggap darurat telah dilalui dan sekarang wilayah terdampak berangsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan. Adapun untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masa transisi nyaris selesai, sementara Aceh diperpanjang sedikit sebelum masuk tahap pemulihan penuh.

"Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi [menuju pemulihan]," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Hal itu disampaikan Tito usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera berbareng Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Tito nan juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana ini mengungkapkan sejumlah jasa dasar di wilayah terdampak telah kembali melangkah normal. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, sudah pulih.

Selain itu, lanjut Tito, jasa rumah sakit di seluruh kabupaten juga kembali normal, meski tetap terdapat beberapa puskesmas pembantu di desa-desa nan dalam proses penanganan.

Sementara itu, pasokan listrik nyaris sepenuhnya pulih, selain di wilayah nan tetap terisolasi akibat akses jalan terputus. Untuk mengatasi perihal ini, pemerintah menyalurkan genset sebagai solusi sementara. D

Tito menambahkan, pengedaran bahan bakar minyak (BBM) melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jaringan internet, jalan nasional, serta jembatan nasional juga telah kembali berfungsi.

Pada sektor pendidikan, pemerintah melalui kementerian mengenai juga telah berkoordinasi dengan kontraktor dan pihak lainnya untuk mempercepat perbaikan akomodasi pendidikan berasas skala prioritas.

"Terutama nan sekolah-sekolah nan belum ideal untuk proses belajarnya. Proses belajarnya sudah 100 persen tapi belum ideal," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan support anggaran menjadi kunci percepatan pemulihan. Pemerintah pusat pun telah menyalurkan tambahan transfer ke wilayah sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi terdampak.

"Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April tiga kali, sudah tuntas, totalnya Rp10,6 triliun," jelasnya.

Tito menegaskan biaya tersebut sekarang berada di pemerintah wilayah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu, pemerintah pusat terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

Selain transfer daerah, support juga datang dari kementerian/lembaga lain. Misalnya, Kementerian Pertanian nan menyiapkan anggaran untuk menangani lahan pertanian terdampak.

Kemudian, support sosial dari Kementerian Sosial juga disalurkan. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mendukung pembangunan kediaman sementara dan biaya tunggu hunian.

Tito menyebut pemerintah juga telah menyiapkan rencana induk pemulihan nan tengah diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Rencana tersebut mempunyai sasaran penyelenggaraan selama tiga tahun hingga 2028 dengan tahapan kerja setiap tahun.

"Nah, ini jika kelak sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka ya otomatis speed-nya bakal lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga nan menangani," pungkasnya. (akd/ega)