Marhaenisme Dinilai Relevan Jadi Perangkat Kritis Gen-Z Hadapi Tantangan Zaman

Generasi Z alias Gen-Z dinilai memerlukan perangkat kritis baru untuk menghadapi beragam persoalan nan tidak semata-mata berasal dari karakter pribadi, tetapi juga kondisi struktural seperti kerentanan ekonomi gig, kekhawatiran iklim, ketimpangan digital, hingga beragam krisis kemanusiaan.

Pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga sekaligus Direktur Centre for Governance and Citizenship Studies (CGCS), Airlangga Pribadi Kusman, mengatakan perangkat kritis tersebut dapat ditemukan kembali dalam pendapat Bung Karno, khususnya Marhaenisme.

Menurut dia, Marhaenisme dibutuhkan untuk menjaga kesadaran kritis dan logika sehat di tengah memburuknya kualitas kerakyatan dan penggerusan supremasi sipil.

Airlangga menyampaikan pandangan tersebut dalam Forum Praksis seri ke-23 bertema “Proklamasi Kemerdekaan, Marhaenisme, dan Gen-Z” di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Forum tersebut merupakan kerja sama PRAKSIS (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesuit), Yayasan Hatta, dan Yayasan Bung Karno.

Forum Praksis tersebut dihadiri antara lain oleh Halida Hatta, putri kedua Bung Hatta, serta Levana Taufan Sukarno, istri almarhum Taufan Soekarnoputra.

Airlangga nan berbareng Rocky Gerung menulis kitab Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen-Z (2026) mengatakan Gen-Z belakangan tidak jarang dipandang dengan nada miring, antara lain disebut sebagai “generasi strawberry” nan apolitis dan rentan sehingga tetap memerlukan pengarahan generasi tua. Persoalan nan dihadapi Gen-Z juga kerap dianggap berasal dari karakter pribadi.

Padahal, menurut Airlangga, beragam kondisi dan tantangan nan dihadapi Gen-Z merupakan implikasi dari sistem kapitalisme-neoliberal nan diwariskan generasi-generasi sebelumnya. Jika generasi Bung Karno menghadapi kolonialisme nan represif dan ekstraktif, corak tantangan nan dihadapi generasi sekarang telah berubah.

“Sekarang ini kolonialisme mewujud dalam beragam bentuk, termasuk pemanfaatan oleh kapitalisme berbasis info dan platform alias platform capitalism,” kata Airlangga.

Berhadapan dengan kondisi tersebut, Airlangga menawarkan konsep Marhaenisme Bung Karno sebagai injakan bertindak bagi Gen-Z. Marhaenisme, menurut dia, dapat digunakan untuk membedah ketimpangan struktur politik tanpa terjebak dalam politik elektoral pragmatis.

Dari Marhaenisme, kata Airlangga, Gen-Z dapat mempelajari posisi rakyat ketika berhadapan dengan kekuasaan nan represif. “Marhaenisme membantu Gen-Z untuk meletakkan politik anti-kekerasan dan kerasionalan sebagai jalan menuju kedaulatan serta keadilan sosial,” ujarnya.

Airlangga menegaskan Marhaenisme bukan sekadar nostalgia ataupun warisan sejarah nan indah. Marhaenisme dipandang sebagai jembatan dialektika untuk membongkar realitas struktural nan mengekang Gen-Z sekaligus memandu tindakan sosial generasi muda.

Karena itu, dia membujuk anak muda Indonesia tidak bersikap cuek terhadap persoalan bangsa. “Kaum muda kudu lebih aktif dalam memahami persoalan politik serta struktur sosial di era digital seperti sekarang ini,” kata Airlangga.

Dalam forum nan sama, pengurus Yayasan Bung Karno, Bambang Eryudhawan alias Yudha, menekankan pentingnya mempelajari kembali arsip-arsip tertulis maupun foto mengenai peristiwa Proklamasi Kemerdekaan.

Menurut Yudha, pencermatan terhadap beragam arsip menunjukkan adanya perincian narasi nan berbeda satu sama lain mengenai momen Proklamasi. Narasi nan ditulis Sudiro, misalnya, berbeda dengan narasi nan disampaikan SK Trimurti, Bung Karno, ataupun Bung Hatta.

Meski mempunyai perincian nan berbeda, Yudha mengatakan beragam narasi tersebut pada dasarnya menyampaikan pesan nan sama, ialah bahwa pada 17 Agustus 1945, melalui Sukarno dan Hatta, bangsa Indonesia dengan gagah berani memproklamasikan kemerdekaannya.

Dalam perjalanan berikutnya, kata Yudha, kemerdekaan tersebut kudu dipertahankan oleh rakyat Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga.