Luhut Ungkap Data Bansos Salah Sasaran: Dulu 77,6%, Kini di Bawah 5%

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap tingginya nomor support sosial (bansos) salah sasaran nan sempat mencapai 77,6 persen. Dia mengatakan nomor tersebut sekarang sukses ditekan hingga di bawah 5 persen melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi info pemerintah.

"Ketika kita melakukan uji coba di Banyuwangi, kita mendapati bahwa bansos alias transfer tunai nan salah sasaran mencapai 77,6 persen," kata Luhut dalam Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di area Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Luhut mengatakan nomor tersebut menunjukkan tetap besarnya persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran support sosial. Pemerintah kemudian memanfaatkan sistem digital untuk mengintegrasikan info dari beragam kementerian dan lembaga.

"Anda bisa membayangkan sungguh besarnya nomor ketidaktepatan sasaran tersebut. Namun hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga nomor kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan pemerintah menargetkan tingkat ketepatan penyaluran bansos dapat mencapai lebih dari 90 persen pada akhir tahun ini. Luhut menyebut sistem digital pemerintah memungkinkan info calon penerima bansos diperiksa secara langsung dengan menghubungkan beragam pedoman info kementerian dan lembaga.

Dalam demonstrasi sistem tersebut, calon penerima cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pemindaian wajah alias face recognition. Data wajah kemudian diverifikasi dengan pedoman info biometrik Dukcapil.

Calon penerima juga diminta memasukkan nomor meteran listrik untuk mengetahui rata-rata konsumsi listrik selama enam bulan terakhir. Selanjutnya, sistem bakal memeriksa info calon penerima dari beragam pedoman info pemerintah.

"Jadi proses pendaftaran selesai dengan sigap dan mendapatkan umpan kembali langsung apakah beliau layak alias tidak," jelasnya.

Luhut menilai pemanfaatan teknologi, termasuk kepintaran buatan alias artificial intelligence (AI), dapat mengurangi celah intervensi manusia dalam pelayanan pemerintah.

"Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya ada di sana, tidak ada nan bisa Anda lakukan untuk melanggar aturan," kata Luhut.

Dia mengatakan digitalisasi membikin proses pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diprediksi. Pemerintah juga terus mengintegrasikan info lintas kementerian agar beragam program dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Luhut menyebut sistem tersebut saat ini telah diuji coba di 256 kabupaten/kota. Per pekan lalu, sistem itu telah mencakup 16,8 juta jiwa dan didukung sekitar 400 ribu pemasok untuk melakukan pemantauan.

Menurut Luhut, integrasi info tersebut menjadi salah satu bagian krusial dari agenda digitalisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut seluruh info lintas kementerian sekarang mulai dapat saling berkomunikasi dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara real-time.

"Semua info lintas kementerian saat ini sudah siap dan terintegrasi. Sistem ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan menyelaraskan data," pungkasnya.

(bel/ygs)