Luhut: Subsidi Beralih ke Bantuan Tunai

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbareng Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto (kanan) dan Anggota DEN Chatib Basri (kiri) menyampaikan keterangan usai berjumpa Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Merdeka,(Antara)

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan perubahan skema perlindungan sosial dari subsidi berbasis produk menjadi bantuan tunai langsung kepada masyarakat nan berhak. Sistem Perlindungan Sosial (perlinsos) Digital dijadwalkan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.

"Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," kata Luhut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10).

Luhut menjelaskan, digitalisasi perlindungan sosial diarahkan untuk memastikan support pemerintah diterima masyarakat nan memenuhi kriteria. Melalui skema cash transfer, support diberikan langsung kepada penerima, alih-alih disalurkan melalui subsidi terhadap produk.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran support sosial. Pemerintah sebelumnya juga telah menyampaikan rencana mengalihkan penyaluran support sosial berbasis peralatan menjadi tunai secara bertahap, dengan penerapan nan lebih luas ditargetkan mulai 2027.

Sementara itu, Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat melaporkan, uji coba perlinsos Digital sekarang telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga saat laporan disampaikan, sebanyak 11,5 juta kepala family (KK) telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Untuk membantu masyarakat nan memerlukan support dalam proses pendaftaran, pemerintah juga telah melibatkan 775.000 pemasok perlinsos. Sementara itu, jumlah penduduk nan mendaftar melalui portal perlinsos tercatat lebih dari 600.000 pendaftar per hari.

Firman mengatakan, pemerintah turut mengevaluasi hasil uji coba penerapan sistem tersebut di Bali. Hasil kajian menunjukkan digitalisasi perlinsos dapat menekan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan, baik ketika penduduk nan berkuasa justru tidak memperoleh support maupun ketika penduduk nan tidak memenuhi kriteria tercatat sebagai penerima.

Berdasarkan hasil studi percontohan di Bali nan dipaparkan Firman, exclusion error turun sebesar 24,1%, sedangkan inclusion error turun sebesar 4,1%.

"Jadi artinya digitalisasi perlinsos ini bisa membikin proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran," ujar Firman.

Exclusion error merujuk pada kondisi ketika masyarakat nan memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika masyarakat nan tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima.

Melalui sistem digital tersebut, pemerintah berupaya memperbaiki proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Hasil uji coba diharapkan menjadi dasar untuk memperluas penerapan sistem sekaligus meningkatkan kecermatan penyaluran perlindungan sosial. (E-4)