Luhut Bertemu Dua Petinggi BGN, Ingatkan MBG Program Flagship Prabowo

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berjumpa dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ialah Agustina Arumsari dan Trenggono. Luhut berbareng dua petinggi BGN itu membahas penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut menyampaikan kepada kedua petinggi BGN itu, MBG adalah program flagship alias unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sore ini saya berjumpa dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka pertimbangan dan perbaikan tata kelola program flagship Presiden Prabowo," kata Luhut dikutip unggahan di akun IG @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan itu Luhut mengingatkan jejeran BGN bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, nan dalam pelaksanaannya kudu dilakukan dengan jeli dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sesuai kemauan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini kudu dikelola dengan berorientasi kepada info nan jeli dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya melangkah lebih akuntabel," jelas Luhut.

Selain itu Luhut menyampaikan kembali hasil survei lapangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), nan mana sebelumnya laporan itu juga sudah disampaikan kepada Prabowo beberapa waktu lalu.

"Dari hasil kajian di 800 titik SPPG oleh Dewan Ekonomi Nasional, potensi ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) luar biasa besar. Perputaran shopping pangannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 120 triliun per tahun dan bisa menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja," paparnya.

"Multiplier-effect nya mulai terlihat nyata di daerah. Namun, kami juga kudu mengakui kebenaran bahwa faedah ekonomi nan besar ini belum sepenuhnya mengalir ke bawah. Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal nan belum bisa terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," sambung Luhut.

Luhut mengatakan tantangan terbesar penyelenggaraan program MBG sebetulnya bukan pada akomodasi dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, kesiapan komoditas, kapabilitas pemasok kecil, serta tata kelola kemitraan.

"Saya kira persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh SPPG sendiri. Dibutuhkan kerja terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku upaya agar faedah program ini bisa semakin luas dirasakan masyarakat," terang Luhut.

Atas dasar inilah Luhut menegaskan Dewan Ekonomi Nasional selalu siap untuk bekerja-sama dengan BGN dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan demi memperkuat ekosistem rantai pasok ini.

"Hasil kajian nan kami serahkan hari ini, merupakan corak komitmen penuh kami agar penyelenggaraan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa akibat ekonomi nan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Luhut.

(igo/hns)