Legislator Kritik BMKG: Pakai Bahasa yang Mudah Dimengerti

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Boyman Harun, menilai kegunaan BMKG dalam memberikan peringatan awal bencana belum maksimal.

Ia meminta info nan disampaikan tidak berakhir pada prakiraan cuaca, tetapi juga memuat letak rawan, dampak, hingga langkah antisipasi.

Hal itu disampaikan Boyman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Sestama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas dalam pembahasan RKA K/L 2027, Selasa (8/9/2026).

"Saya memandang kegunaan dan tugas BMKG ini saya memandang belum maksimal, bukan optimal tapi maksimal saja," kata Boyman.

Menurut dia, BMKG mempunyai posisi krusial lantaran dapat memberikan info mengenai kondisi nan berpotensi terjadi sebelum musibah berlangsung.

Karena itu, info awal dari BMKG kudu dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipasi oleh lembaga terkait.

"Karena jika saya memandang Pak, jujur saja situasi negara kita ini kuncinya ada di BMKG. Karena BMKG adalah lembaga nan bisa memberikan situasi keadaan Indonesia ini sebelum terjadi," ujarnya.

Boyman mencontohkan kondisi Kalimantan Barat nan menurutnya menghadapi persoalan banjir saat musim hujan dan kebakaran rimba ketika musim panas.

Ia menilai kejadian tersebut semestinya dapat diantisipasi lantaran berulang setiap tahun. Masyarakat, kata dia, justru selama ini lebih banyak menerima akibat seperti asap akibat kebakaran hutan.

"Makanya buat orang Kalimantan Barat terjadinya kebakaran rimba nggak kaget, kami hanya hanya menerima hasilnya saja, sengsara kami menerima akibatnya," tuturnya.

Boyman meminta BMKG menyampaikan info nan lebih spesifik sebelum potensi musibah terjadi.

Setidaknya, info tersebut mencakup kapan potensi kejadian berlangsung, letak nan berisiko, akibat nan mungkin timbul, serta tindakan nan perlu dilakukan masyarakat.

Ia mencontohkan peringatan untuk Kalimantan Barat semestinya dapat diarahkan lebih spesifik hingga tingkat kabupaten, jika memang info tersebut tersedia.

"Jadi nan terpenting menurut saya buat BMKG itu nan pertama tepat waktu dalam memberikan info kapan bakal terjadi. Kedua tepat lokasi," katanya.

Selain kepada masyarakat dan pemerintah daerah, Boyman meminta BMKG menyampaikan info potensi musibah kepada Basarnas serta kementerian terkait. Dengan begitu, masing-masing lembaga dapat menyiapkan langkah antisipasi sebelum musibah terjadi.

"BMKG mengeluarkan situasi awal Basarnas kudu melakukan apa," ujarnya.

Boyman juga menyoroti penggunaan bahasa dalam info kebencanaan. Ia meminta BMKG menggunakan bahasa nan mudah dipahami masyarakat dan tidak terlalu teknis.

"Tidak semua masyarakat mengerti, kudu pakai bahasa kita, pakai bahasa nan mudah dimengerti sehingga masyarakat tahu apa nan bakal terjadi," katanya.