Larangan Medsos untuk Anak, Akar Masalah di Edukasi dan Kamanan Data

Larangan Medsos untuk Anak, Akar Masalah di Edukasi dan Kamanan Data (Foto: Freepik)

JAKARTA - Berbagai komponen masyarakat sipil, praktisi pendidikan, dan perwakilan legislatif menyerukan peninjauan ulang nan mendalam terhadap rencana penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) nan dijadwalkan bertindak efektif pada 28 Maret 2026. 

Meskipun izin ini diposisikan sebagai instrumen perlindungan bagi generasi muda di bumi digital, kebijakan tersebut dinilai menyimpan akibat keamanan siber (security) dan privasi info nan sangat mengkhawatirkan. 

Tanpa audit keamanan nan transparan dan prasarana pelindungan info pribadi nan mumpuni, penerapan PP ini justru berpotensi menciptakan kerentanan baru bagi jutaan anak Indonesia.

Kekhawatiran utama berpusat pada sistem verifikasi identitas pengguna nan diwajibkan oleh patokan ini, nan secara otomatis bakal menciptakan pusat penyimpanan info pribadi anak dalam skala raksasa. 

Para master keamanan siber memperingatkan bahwa sentralisasi info sensitif ini bakal menjadi sasaran utama serangan siber dan kebocoran info di masa depan. Upaya melindungi anak dari akibat negatif media sosial tidak boleh dilakukan dengan langkah mempertaruhkan privasi mereka melalui sistem verifikasi nan belum teruji keandalannya.