Laporan Luhut dan Chatib Cs ke Prabowo, dari MBG hingga GovTech

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). DEN memberikan laporan kepada Prabowo mengenai kondisi perekonomian terkini, hingga program Makan Bergizi Gratis.

Termasuk rencana impelemtasi GovTech, rencana penerapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dan pembangunan international financial center alias family office di Bali.

Dalam kesempatan itu dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Anggota DEN seperti Chatib Basri, dan Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat.

Hasil Survei MBG

Hario Seto menjelaskan survei nan dilakukan pada 800 titik secara random pada 800 titik. Ditemukan bahwa ada 86,9% dari SPPG nan saat ini tidak memilik satu suplaier mini sekala UMKM nan dekpat pada lokasinya.

"Kalau dihitung ada 3 UMKM nan digandeng oleh SPPG ini jadi ini membuktikan progra MBG ini selain tadi mencapai tujuan presiden, mencapai perbaikan gizi anak-anak Indonesia, juga menciptakan ekosistem suplai chain baru," kata Seto.

Seto juga menemukan bahwa ada 65% sektor UMKM ini berada dalam satu kabupaten dengan letak SPPG itu. Artinya SPPG ini disuplai oleh para UMKM bukan dari suplaier besar.

Terkait tenaga kerja, Seto mengatakan 99% warta sekitar nan diperdayakan, sehingga kepuasan performa cukup besar hingga 70% di kawasan. Meskipun ada beberapa perihal nan dapat ditingkatkan seperti pemberian support permodalan untuk UMKM.

"Jadi mereka punya modal kerja nan lebih bagus, melayani SPPG lebih banyak, komoditas juga beraneka ragam ini kami lihat pendorong kenapa pertumbuhan kita dapat mencapai 5,61% ini nan kami laporkan kepada presiden mengenai survei MBG nan dilakukan secara independen oleh DEN," kata Seto.

Implementasi GovTech

Luhut juga mengatakan bahwa juga melaporkan kepada presiden periham penerapan GovTech. Digitalisasi sistem satu info untuk pemerintahan ini bakal terkoneksi dengan national single window di Kementerian Keuangan.

Menurut Luhut, itu bisa meningkatkan penerimaan pajak, terutama jika 64 juta UMKM nan ada di Indonesia juga terdeteksi untuk menjadi pelaku wajib pajak.

"ini krusial lantaran kelak dengan GovTech masuk, maka UMKM nan 64 juta itu kita bakal grab agar mereka itu ikut juga bagian 0,5% bayar pajak. Dan kalaau itu terjadi tax ratio kita bakal naik dari 9% an sekarang mungkin ke 12% alias 13 %," kata Luhut.

Jika penerimaan pajak meningkat, maka membuka kesempatan bagi pemerintah untuk menurunkan pajak hingga pembuatan lapangan kerja.

"kalau penerimaan negara meningkat signifikan kelak pak dede bisa bantu itu ada kesempatan kita turunkan pajak ke depan dan juga ada kesempatan lagi ciptakan lapker lantaran GovTech nan begitu lengkap, UMKM baru bisa bakal dibentuk sejalan dengan apa nan dijelaskan mengenai MBG," kata Luhut.

Pilot project program ini sudah berjalan pada 42 kabupaten/kota. Luhut bercerita di kota Banyuwangi program ini sudah melangkah dengan sukses.

"kalau 41 (dari model ini) sukses, Oktober tahun ini bakal roll out nasional seluruh 514 kabupaten kota," katanya.

Adapun dengan berjalannya program ini, Luhut menyatakan dapat memberikan penghematan hingga ratusan miliar ke depan.

International Financial Center

Dalam kesempatan itu Luhut juga melaorkan rencana pembangunan international financial center alias family office. Menurutnya bulan depan ada pertemuan untuk rencana penerapan family office di Bali, nan berpotensi mendatangkan investasi dari biaya asing.

"Nanti bakal ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali, kita berambisi itu ada potensi kira-kira berapa ratus miliar dolar kemungkinan masuk di Indonesia. ini potensi kudu kita jaga dengan buletin nan bagus," katanya.

Update PT DSI

Seto mengatakan bahwa DEN juga melakukan kajian terhadap aktivitas praktik terlarangan pemalsuan tagihan alias under invoicing.

"Tadi den juga melakukan kajian beberapa komoditas ini memang indikasi terjadinya under inovicing ini nyata dan angkanya dalam perihal jumlah ya miliar dolar itu bukan nomor nan kecil," kata Seto.

Untuk itu disampaikan bahwa ada sistem nan dilakukan pada sistem pemantauan tambang mineral dan batu bara (SIMBARA) bisa melakukan auto-blocking. Artinya ada AI alias algoritma nan dijalankan untuk memaksa pengusaha untuk alim terhadap aturan.

"Dan tadi nan ditekankan bapak presiden menyebut ini juga bisa memberantas terlarangan mining dengan sistem ini ada trace ability kita bisa cek kelak setiap ton, CPO, batubara, kudu dari sumber nan legal, tambang-tambang nan memang isinya benar," kata Seto.

Termasuk diintegrasikan dengan pemantauan untuk Devisa Hasil Ekspor nan dilakukan pengusaha.

Kondisi Ekonomi Terkini

Chatib juga mengatakan dalam pertemuan itu juga membahas situasi terkini situasi makro ekonomi saat ini. Isu krusial nan disampaikan adalah mengenai akibat kenaikan nilai nan bisa terjadi akibat pelemahan Rupiah.

"Karena ini tentu bakal berakibat pada golongan menengah bawah," katanya.

Menurut Chatib apa nan perlu dilakukan adalah menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah. Caranya dengan efisiensi anggaran, termasuk di dalamnya berangkaian dengan MBG.

Firman Hidayat melaporkan kondisi esensial ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.

Dia juga mengatakan bahwa kondisi saat ini jauh dari kondisi krisis 1998. Terlihat dari parameter makro nan tinggi, inflasi nan stabil, hingga neraca korporasi nan dalam posisi sehat.

"Salah satunya jika teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 ya," tuturnya.

Selain itu dari sisi cashflow perusahaan juga tetap dalam posisi tinggi, sehingga dapat memitigasi ketidakpastian nan terjadi.

"Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat *capital adequacy ratio* dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan," katanya.

Meskipun, dia mengingatkan perlunya waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Utamanya dalam akibat perang diperkirakan lebih lama dari perkiraan.

"Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita.

Lebih lanjut, menurutnya akibat perang ini kenaikan juga mempengaruhi nilai daya dunia dan kemudian pelemahan Rupiah ini bisa berakibat kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.

"Dan jika teman-teman lihat kan IHK (Inflasi) 3%, tapi IHPB itu di 5%, IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini nan perlu diantisipasi kelak di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya," katanya.

Dia menyarankan kepercayaan terhadap pemerintah kudu diperkuat, khususnya mengenai defisit fiskal nan bisa dijelakan lebih perincian ke masyarakat. Selain itu efisiensi aggaran juga perlu dilakukan termasuk untuk program prioritas seperti MBG.

"Jadi tadi angkanya cukup besar nan kita bisa irit dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan," katanya.

Terkait pelemahan Rupiah, menurutnya langkah kongkret nan bisa dilakukan adalah memperkuat devisa negara. Melihat dari sisi neraca pembayaran tetap ada nan berpotensi untuk ditingkatkan, melalui pendapatan sekunder alias remitasi tenaga kerja di luar negeri.

"Kalau kita bandingkan dengan Filipina jumlahnya tetap lebih rendah Indonesianya gitu. Artinya program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berbobot seperti perawat, electrician, dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan," katanya.

Dia juga menyarankan agar meningkatkan jumlah wisatawan, nan baru 15 juta. Karena dibandingkan negara lain di area Asia Tenggara tetap tertinggal, seperti Vietam 20 juta orang, Thailand 30 juta orang, Malaysia 40 juta orang.

"Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini, ini tentu bakal bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan nan sebenarnya tidak butuh anggaran misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara nan memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Jadi ini saya kira beberapa masukan nan kami sampaikan kepada Bapak Presiden," Firman.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]