Laporan: AS Ancam Inggris Terkait Status Kepulauan Falkland

Tentara Inggris melakukan latihan militer di Kepulauan Falkland.

WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) menakut-nakuti bakal meninjau kembali sikapnya mengenai kendali Inggris atas Kepulauan Falkland demi mendesak London agar meningkatkan anggaran militernya secara signifikan; demikian dilaporkan The Daily Telegraph dengan mengutip sejumlah sumber.

Upaya Washington untuk menekan Inggris ini muncul di tengah meningkatnya perbedaan pendapat antara kedua sekutu lama tersebut mengenai masalah pertahanan, Iran, dan Kepulauan Chagos nan mempunyai nilai strategis penting.

Inggris dan Argentina telah berbeda mengenai Kepulauan Falkland selama nyaris 200 tahun, dengan ketegangan nan memuncak ketika junta militer Argentina memerintahkan invasi ke kepulauan tersebut pada 1982. Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, kemudian mengerahkan gugus tugas angkatan laut dan sukses merebut kembali wilayah itu setelah pertempuran selama 74 hari.

Amerika Serikat (AS), nan mendukung Inggris selama bentrok tersebut, mengakui manajemen de facto Inggris atas kepulauan itu, namun tidak mengambil sikap mengenai klaim kedaulatan nan saling bertentangan dari pihak-pihak nan bersengketa.

Kini, menurut laporan The Telegraph, AS mungkin bakal menentang klaim kedaulatan Inggris selain negara itu meningkatkan anggaran pertahanannya. Sehubungan dengan perihal tersebut, Inggris diperkirakan bakal mendapat "perhatian khusus" dalam tinjauan Pentagon nan mengkaji apakah negara-negara personil NATO mempunyai langkah nyata untuk mencapai sasaran shopping baru nan ditetapkan oleh aliansi tersebut.

Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Telegraph bahwa pembahasan mengenai masalah tersebut berjalan secara terus terang dan bahwa "tidak ada opsi nan dikesampingkan" saat Washington berupaya mendorong sekutu-sekutunya untuk memikul beban pertahanan Eropa nan lebih besar.

Meskipun Washington memandang rencana investasi pertahanan baru Inggris sebagai "langkah ke arah nan tepat," perihal itu belum cukup, ujar pejabat tersebut kepada surat berita itu.